NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI untuk membahas efisiensi anggaran dalam Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Otorita IKN tahun 2025. Rapat berlangsung pada Rabu (12/2/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan DIPA awal Otorita IKN untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp6,39 triliun. Namun, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, pagu anggaran Otorita IKN setelah dilakukan efisiensi diturunkan menjadi Rp5,24 triliun.
“Efisiensi anggaran ini merupakan hasil rekonstruksi bersama Kementerian Keuangan, yang menghasilkan pengurangan sebesar Rp1,15 triliun dari DIPA awal. Penghematan ini terutama berasal dari perjalanan dinas, kajian, seminar, forum diskusi (FGD), perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, serta alat tulis kantor (ATK),” ujar Basuki.
Ia menambahkan bahwa sebagian anggaran tetap dialokasikan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun sejak 2022 hingga 2024 serta untuk kelanjutan proyek baru di IKN.
“DIPA awal ini disusun sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025, di mana saat itu Presiden menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun,” jelasnya.
Selain itu, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk percepatan pembangunan IKN, guna merealisasikan statusnya sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
Terkait pembangunan infrastruktur tahap kedua, Basuki menegaskan bahwa Otorita IKN telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sesuai dengan Surat Menteri PU Nomor CK0401-Mn/1245 tanggal 18 Desember 2024, telah disepakati bahwa Kementerian PU akan melanjutkan proyek infrastruktur yang telah berjalan, sementara Otorita IKN akan menangani proyek-proyek baru. (*/rls)
Pewarta : Robbi Syai’an
Editor : Nicha R
