TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau menjadi satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat Bankeu Non Spesifik dari Pemprov Kaltim tahun 2024 dengan nominal mencapai Rp 339 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari pun meminta DPUPR Berau untuk dapat memaksimalkan realisasi fisik dan keuangan tersebut secara maksimal.
“Kita harapkan anggaran direalisasikan secara maksimal – baik realisasi fisik maupun keuangan – untuk menuntaskan semua proyek yang ditargetkan sesuai waktu yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Kas (RAK),” ungkapnya.
Apalagi, selain Bankeu Provinsi, menurutnya, DPUPR pun mendapatkan alokasi anggaran terbesar baik dari APBD Murni maupun APBD-P Kabupaten Berau tahun 2024. Semua anggaran itu tidak boleh meninggalkan banyak SiLPA.
“Kita akan terus dorong dan awasi agar realisasi anggaran itu di akhir tahun tidak lagi meninggalkan banyak SiLPA,” tegasnya.
Tak hanya DPUPR Berau, Kumalasari juga mengharapkan semua OPD yang mendapat manfaat dari alokasi Bankeu Provinsi agar dapat bertanggung jawab dalam merealisasikan anggaran itu.
“Tentu OPD lain juga harus bisa memanfaatkan semua anggaran dengan baik agar berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Berau,” tandasnya. (ADV/KN)
