SAMBALIUNG – Beberapa waktu lalu, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, terendam banjir yang diduga disebabkan oleh perambahan hutan secara luas di kawasan hulu sungai, yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di daerah tersebut.
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyoroti hal ini dan menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti. Namun, kewenangan terkait berada di tangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Meski tanggung jawab berada di tingkat provinsi, Rifai mengatakan bahwa instansi pemerintah di Kabupaten Berau juga dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap permasalahan ini.
“Jika dugaan perambahan hutan ini benar, maka OPD terkait perlu melakukan pengawasan. Bisa saja ada penebangan besar-besaran di hulu Sungai Kampung Suaran yang menyebabkan berkurangnya pohon sebagai penahan air, sehingga air sungai meluap,” ucapnya.
Rifai menambahkan bahwa jika lingkungan hutan terjaga dengan baik, maka daerah sekitarnya juga akan aman. Sebaliknya, jika terjadi pembabatan hutan secara besar-besaran, banjir bisa saja terjadi.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut meminta agar ada koordinasi dengan OPD terkait untuk melihat kondisi hutan di hulu Kampung Suaran. Karena ini merupakan kewenangan provinsi, OPD di daerah perlu berkoordinasi dengan perwakilan yang ada.
“Jika perusahaan terbukti sebagai penyebabnya, maka pihak perusahaan harus melakukan reboisasi. Setiap perusahaan memiliki anggaran untuk itu. OPD terkait tinggal melakukan pengawasan,” tegasnya.
Bencana banjir ini juga disayangkan oleh warga Suaran, Fikar, yang menyampaikan keluhannya saat Pemkab Berau melakukan peninjauan beberapa waktu lalu.
Fikar berharap agar kondisi ini tidak berdampak pada generasi selanjutnya, dan mendesak agar dilakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian alam.
“Jika pohon-pohon di hulu sungai masih ada, kemungkinan banjir sebesar ini tidak akan terjadi. Kami sudah sering menyuarakan hal ini, namun tidak didengar oleh pihak perusahaan terkait,” tandasnya. (ADV/KN)
