KORANUSANTARA – DPR memastikan fit and proper test calon panglima TNI bakal dilakukan dalam waktu dekat. Sesuai dengan surat presiden (surpres) usulan panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kini bertugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi calon tunggal pengganti Laksamana TNI Yudo Margono. Selasa, 7 November 2023, Agus turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPR.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyampaikan, besar kemungkinan fit and proper test calon panglima TNI berlangsung akhir pekan ini atau awal pekan depan. ”Perkiraan antara tanggal 10 sampai 14 November 2023,” ungkapnya. Farhan menyebut, dalam fit and proper test itu, bakal ditanyakan beberapa hal terkait dengan pemilu serentak tahun depan.
Meski tugas pengamanan pemilu berada di tangan Polri, TNI turut serta membantu pelaksanaan tugas itu. ”Fokusnya pengamanan pada persiapan pemilu,” imbuhnya. Bukan hanya pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif, Farhan menyatakan bahwa tahun depan juga bakal berlangsung pemilu kepala daerah. Baik kepala daerah tingkat kota dan kabupaten maupun kepala daerah di level provinsi. Untuk itu, persiapannya harus benar-benar matang.
Apalagi jika Undang-Undang Pilkada diresmikan. Farhan menyebut, bakalan ada kekosongan DPRD. Sehingga fungsi legislatif akan berada ditangan penjabat kepala daerah. Kekosongan itu juga bisa berlangsung lama. Mulai Agustus sampai November 2024. ”Sampai DPRD dilantik November 2024. Dan kepala daerah baru dilantik Januari 2025. Jadi, kalau TNI tidak netral dan tidak jaga stabilitas, bisa ambyar ini negara,” bebernya.
Namun demikian, Farhan percaya dan yakin TNI merupakan lembaga negara yang tidak akan turut serta dalam urusan politik. Apalagi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI punya komitmen sama. Yakni netralitas TNI menjadi harga mati. Dia percaya transisi pucuk pimpinan TNI nanti berlangsung lancar. Agus bakal meneruskan komitmen untuk memastikan netralitas TNI.
Untuk memastikan netralitas TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas TNI dalam pemilu tahun depan. ”Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah Panja Netralitas TNI,” imbuhnya. Meski tidak akan banyak anggota DPR yang sibuk lantaran kembali turut serta dalam pemilu tahun depan, mereka tetap menjalankan fungsi pengawasan.
Meski belum diputuskan, usulan tersebut disambut baik oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPR lainnya. Selanjutnya mereka akan membahas pembentukan Panja Netralitas TNI di internal Komisi I. Berkaitan dengan hal itu, Yudo sudah berulang menyatakan bahwa TNI netral. Walau tidak sedikit purnawirawan TNI yang terlibat politik praktis, dia tegas menyampaikan, seluruh jajarannya tetap pada komitmen. ”Saya sudah minta jangan menarik-narik kami yang masih aktif ini,” ujarnya.
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto juga sudah menegaskan bahwa TNI dilarang berpolitik. Dia memastikan, personel TNI aktif yang ketahuan berpolitik bakal langsung diberi sanksi. Mulai sanksi disiplin sampai sanksi pidana. ”Kalau komitmen netralitas, kami TNI AD sudah ada koridornya, yaitu Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di situ tertulis TNI tidak boleh berpolitik,” kata dia menegaskan. (*)
