TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Strategi ini dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks, serta memperpanjang usia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok.
Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menyampaikan bahwa dukungan terhadap pengelolaan sampah kini tidak hanya terpusat pada penanganan akhir. Tetapi mulai bergeser ke arah pencegahan dan pengelolaan dari sumbernya melalui partisipasi aktif warga, komunitas, dan lembaga pendidikan.
“Kami berkomitmen mendorong terbentuknya lebih banyak unit pengelolaan sampah berbasis masyarakat, baik dalam bentuk bank sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, maupun edukasi pemilahan dari rumah,” jelas Slamet, Minggu (1/6/2025).
Salah satu wujud konkret dukungan tersebut adalah pembangunan Bank Sampah Asri yang diresmikan benerapa waktu lalu. Sebelumnya DLHK juga telah merealisasikan satu bank sampah lain di wilayah Maluhu pada tahun 2024.
“Ke depan, kami ingin gerakan ini menjangkau desa-desa dan sekolah-sekolah. Karena semakin banyak titik pengelolaan mandiri terbentuk, semakin besar pula dampaknya dalam menekan volume sampah ke TPA,” ujarnya.
DLHK Kukar juga menyiapkan berbagai bentuk bantuan teknis untuk menunjang pengelolaan, termasuk alat pemilah, mesin pres, hingga kendaraan angkut. Semua itu merupakan bagian dari Program Dedikasi Kukar Idaman dalam upaya penguatan pengelolaan sampah terpadu.
Slamet juga mengungkapkan bahwa untuk tahun 2025, sejumlah kegiatan sempat terkendala oleh masalah teknis dalam penganggaran, seperti kesalahan pencantuman nomor rekening dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Meski demikian, pihaknya tetap optimistis dapat melanjutkan program pada perubahan anggaran mendatang.
“Memang ada beberapa program yang tertunda, tapi kami sudah siapkan perbaikannya. Harapannya, seluruh rencana tetap bisa dijalankan agar semangat pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus bergerak maju,” tegasnya.
DLHK Kukar kini semakin gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan, tidak hanya kepada kelompok pengelola, tetapi juga masyarakat umum agar memahami bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Dengan keterlibatan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berdaya. Pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal edukasi dan ekonomi,” tutup nya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
