KUTAI KARTANEGARA – Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Karya Sejahtera menegaskan komitmennya dalam menghadapi era digital dan tekanan regulasi. Sebagaimana tercermin dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024 Koperasi TKBM Karya Sejahtera yang diikuti perwakilan 898 anggotanya di Tenggarong, Senin (5/5/2025).
Ketua Koperasi TKBM Karya Sejahtera La Ode Mbena menyatakan, aktivitas koperasi meningkat 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya hal ini merupakan sebuah pencapaian yang patut disyukuri. Meskipun begitu, hal ini belum cukup menutupi tantangan besar di depan mata.
“Salah satunya adalah ketidakpastian operasional Ship-to-Ship (STS) Muara Jawa. Meski kegiatan ekspor kini lebih banyak berpindah ke Muara Berau, Muara Jawa masih menjadi tempat penting bagi kegiatan lokal,” jelas La Ode.
“Alhamdulillah, kami masih melayani kegiatan lokal di sana,” sambungnya.
La Ode turut menjawab kecemasan yang makin meluas perihal wacana “satu pelabuhan satu koperasi”. Pendekatan itu, kata dia, tidak sesuai karakteristik koperasi bongkar muat yang diatur secara khusus dalam regulasi tersendiri.
“Itu tidak direkomendasikan Disperindagkop, karena bertentangan dengan undang-undang koperasi,” terang La Ode.
Pada RAT bertema “Digitalisasi dan Efisiensi” ini, La Ode kembali menekankan bahwa efisiensi bukan hanya strategi bisnis. Melainkan syarat utama menuju kesejahteraan anggota.
“Kita ini Koperasi Karya Sejahtera. Kalau mau sejahtera, ya harus efisien,” ucapnya
Sementara itu Wakil Kepala Bidang Hukum Induk Koperasi TKBM Basri Abbas mengingatkan, tantangan ke depan hanya bisa dihadapi dengan kompetensi yang kuat. Karena itu dirinya menegaskan koperasi bukan hanya wadah kerja, tetapi instrumen sosial yang harus siap bertransformasi.
“Apa yang dibutuhkan sesuai regulasi, wajib dimiliki TKBM,” tutur Basri.
Kamaruddin Abtami dari PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) dari sisi pelabuhan menegaskan, pihaknya tengah membangun sistem digital internal. Sistem ini akan mempermudah pencatatan kargo dan penugasan tenaga kerja.
Meski begitu dirinya menegaskan bahwa teknologi hanya akan berdampak jika diimbangi kesiapan sumber daya manusia. “Peningkatan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas TKBM,” imbuh Kamaruddin.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Kartanegara (Kukar) M Hatta turut hadir dalam RAT ini. Dia memberikan peringatan keras berkaitan dengan beratnya pekerjaan bongkar muat yang penuh risiko. Sehingga wajib hukumnya punya kompetensi dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Pekerja dan koperasi itu seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan,” sebut Hatta.
Dirinya juga mengingatkan supaya koperasi tidak menjadi ‘madu’ yang hanya menarik banyak pihak tanpa perlindungan sistemik. Hal ini berkaitan dengan konteks geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
DPC Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) turut merespons dinamika wilayah Kuala Samboja yang terus berkembang ini. Ketua DPC APBMI Loeis Subowo Saminanto mencatat lonjakan jumlah perusahaan bongkar muat dari 18 menjadi 44 perusahaan hanya dalam waktu singkat. Karenanya dia menyambut positif sinergi digitalisasi yang mulai dilakukan bersama Koperasi TKBM.
“STS Kuala Samboja jadi madu. Kami bersama koperasi terus berbenah agar tidak tertinggal,” tandasnya. (dn)
