KORANUSANTARA – Bulan Agustus bakal menjadi penentuan nasib Airlangga Hartarto. Pasalnya, Airlangga selaku ketua umum di-deadline oleh Dewan Pakar Partai Golkar untuk mengumumkan sikapnya terkait Pilpres 2024. Jika tidak, wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bakal direalisasikan.
Sejauh ini, suara-suara tuntutan munaslub belum mereda. Sejumlah kader dan eksponen Partai Beringin terus bersuara. Tokoh yang telah mengemuka untuk menjadi ketua umum Golkar, antara lain, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Kendati demikian, suara yang menentang munaslub tetap kokoh. Belakangan, Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 009/DPP/Ormas/MKGR/VII/2023 tertanggal 28 Juli. Intinya, pasang badan mendukung Airlangga.
’’Menyikapi perkembangan akhir-akhir ini terkait isu munaslub Partai Golkar, kami sampaikan bahwa ormas MKGR tegak lurus pada seluruh kebijakan Partai Golkar dan mendukung Airlangga Hartarto sesuai hasil munas, rapimnas, dan rakernas Partai Golkar,’’ tegas Adies.
Dia menyebutkan, MKGR adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar yang terkenal setia kawan dan solid. Selalu berkomitmen terhadap kata dan perbuatan. ’’Tidak pernah mengkhianati kawan. Itulah yang kami baca dan kami ingat apa yang diajarkan para pendiri ormas MKGR,’’ ungkapnya.
Karena itu, lanjut Adies, selama dirinya menjadi ketua umum ormas MKGR dan Ilham Permana sebagai sekretaris jenderal ormas MKGR beserta jajaran pengurus, pihaknya tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, termasuk anggota MKGR, untuk menabrak kebijakan yang diambil Partai Golkar dan Airlangga Hartarto. ’’Demikian SE ini disampaikan, agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,’’ jelas politikus dari dapil Surabaya-Sidoarjo itu.
SE tersebut ditujukan kepada dewan pakar dan dewan pertimbangan MKGR, pengurus harian dan pengurus pleno, serta DPD dan DPC MKGR se-Indonesia. Selain itu, ditembuskan ke ketua dewan kehormatan dan ketua majelis tinggi MKGR.
Sebelumnya, dalam rapat, Dewan Pakar Partai Golkar memberikan tiga poin rekomendasi. Pertama, merekomendasikan kepada Airlangga untuk membentuk poros baru di luar koalisi pilpres yang sudah ada. Kedua, Airlangga diminta mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar sekaligus menentukan pasangan cawapres paling lambat Agustus.
Ketiga, Airlangga diperintahkan untuk menyosialisasikan diri ke masyarakat. Dewan pakar merekomendasikan Airlangga untuk menjalankan program Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia. Tujuannya demi memenangi pilpres dan pileg.
Dari situ, wacana munaslub mulai menggelinding. Bahkan, nama Presiden Joko Widodo ikut diseret-seret. Karena itu, Jokowi mengklarifikasi bahwa hal itu merupakan urusan internal Partai Golkar. (*)
