SAMARINDA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menegaskan pentingnya sikap netral dari TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan aparatur pemerintah dalam politik praktis dapat mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
“Netralitas bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap aparat negara,” ungkap Abdulloh pada Minggu (17/11/2024).
Menurut Abdulloh, netralitas TNI, Polri, dan ASN merupakan bagian dari etika profesional yang sudah diatur dalam undang-undang.
Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak integritas institusi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Ia menekankan, dalam situasi politik seperti Pilkada, aparatur negara harus tetap fokus pada pelayanan publik dan menjaga stabilitas.
“Keterlibatan dalam politik dapat mengganggu kredibilitas pemerintah dan menciptakan konflik kepentingan,” tambahnya.
Sebagai langkah preventif, Abdulloh meminta pemerintah daerah serta pimpinan di setiap lembaga untuk terus mengingatkan anggotanya agar menjaga netralitas.
“Dengan sikap netral, demokrasi di Kaltim akan tetap terjaga stabilitasnya,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang damai dan bebas dari intervensi politik oleh aparatur pemerintah.
“Mari kita jaga bersama keutuhan demokrasi demi Kaltim yang lebih baik,” tutup legislator daerah pemilihan Balikpapan tersebut. (Adv)
Penulis: Hanafi
