PPU – Keluarnya film dokumenter “Dirty Vote” di masa tenang pemilihan umum menyebarkan berbagai fakta menarik yang perlu diketahui publik. Salah satunya terkait dengan bagaimana sebaran suara sangat berpengaruh terhadap kemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Menariknya, salah satu taktik untuk mendapatkan sebaran suara yang penuh, dipaparkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo melakukan kongkalikong dengan penunjukan Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam film tersebut juga kebetulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nya adalah Tito Karnavian.
Salah satu yang ditunjuk adalah Pj Bupati, Makmur Marbun yang menjabat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Disinggung mengenai hal tersebut, Makmur mengatakan dirinya tidak ditunjuk secara langsung sebagai Pj Bupati. Dirinya harus melalui seleksi yang dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA).
Ia jelaskan sebelum seleksi terbuka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU harus mengusulkan. Setelahnya Gubernur juga mengusulkan. Lalu semua penilaian ditangani oleh TPA.
“Jadi, bukan ditunjuk tapi melalui seleksi, TPA juga berasal dari beberapa menteri,” terangnya.
Selain itu, Makmur juga jelaskan dirinya diperiksa dan dicek secara menyeluruh. Baik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemampuannya, background pendidikan, track record kasus juga. Bahkan, diseleksi juga oleh Badan Intelejen Negara (BIN).
“Gak ada di belakang pintu, semua terbuka,” tegasnya.
Menurutnya tidak akan bisa tanpa proses seleksi. Bahkan sebelum masuk pada proses penilaian di TPA, pihaknya harus melalui seleksi dari Presiden, RI Joko Widodo dan setelahnya harus diseleksi 8 Menteri juga.
“Jadi ini bukan penunjukkan, semuanya melalui proses seleksi,” pungkasnya.
Pewarta: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
