JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mematangkan proses verifikasi persyaratan calon wakil presiden (wapres) yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto. Panitia verifikasi membagi tugas pemeriksaan ke dalam tiga kelompok kerja (pokja), termasuk pemeriksaan aspek hukum hingga pengecekan langsung ke sejumlah lembaga.
Anggota Panitia Verifikasi MPR RI Hinca Panjaitan mengatakan, pembagian tiga pokja tersebut diputuskan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11).
“Tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing itemnya detail gitu ya dan kemudian orang-orangnya. Saya termasuk di pokja dua,” kata Hinca seusai rapat.
Ia menjelaskan, setiap pokja memiliki tugas memeriksa persyaratan calon wapres berdasarkan bidang yang telah ditentukan. Hinca yang tergabung dalam Pokja Dua mendapat bagian pemeriksaan terkait aspek hukum, termasuk penelusuran ke pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu,” ujarnya.
Proses verifikasi tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen. Hinca menyebut anggota setiap pokja juga akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang disampaikan calon.
Panitia akan menggunakan daftar periksa atau checklist sebagai panduan pemeriksaan. Hinca menyebut waktu kerja panitia verifikasi berlangsung selama tujuh hari.
“Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan gitu,” katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi calon wapres yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Muzani mengatakan, Presiden akan menyerahkan dua nama calon wapres beserta dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).
Panitia verifikasi dibentuk untuk memeriksa kelengkapan sekaligus kebenaran dokumen persyaratan kedua calon sebelum proses pemilihan, penetapan, dan pelantikan melalui Sidang Paripurna MPR RI. (ANT/KN)
—-



