JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan, baik yang merugikan negara maupun korban tindak pidana.
Pemerintah menegaskan, mekanisme perampasan aset harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjunjung hak asasi manusia (HAM).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan, penegakan hukum dan pemulihan aset merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara efektif, adil, dan proporsional.
“Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya hukum yang menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan proporsional demi memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11).
Rini menyampaikan pandangan akhir Presiden terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11).
Ia menyebut, sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan efektif tanpa mengabaikan HAM. Pemulihan aset negara maupun milik korban yang berasal dari tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rini, pengaturan perampasan aset selama ini masih tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum serta perkembangan modus tindak pidana.
Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala, antara lain hambatan prosedural karena proses perampasan bergantung pada putusan pidana, belum optimalnya penelusuran dan pengamanan aset hasil kejahatan, serta belum tersedianya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk kondisi tertentu.
“RUU tentang Perampasan Aset ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Rini menjelaskan, RUU tersebut memuat sejumlah substansi penting, mulai dari ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan hingga jenis aset yang dapat dirampas.
RUU itu juga mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden. Pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset juga dirancang dilakukan secara berkala dan akuntabel.
RUU tersebut turut mencakup sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Rini menegaskan, pemulihan aset harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas agar hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak.
Dalam kesempatan itu, Rini mewakili Presiden menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dedikasi, kerja keras, pemikiran, serta kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.
Ia berharap pembahasan dan berbagai pemikiran yang telah disumbangkan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. (ANT/KN)



