JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan pengaturan proyek penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek diduga hanya dipinjam namanya, sementara pekerjaan sesungguhnya dilaksanakan perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.
Penyidik kini menelusuri siapa yang mengatur penunjukan perusahaan, membagi paket pekerjaan, hingga menerima aliran uang dari proyek-proyek yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan penyimpangan itu mengandung unsur benturan kepentingan karena perusahaan yang secara resmi ditunjuk bukan pihak yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan.
“Untuk tersangka saudara BMS yang merupakan adik dari Kepala BNPB yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yang bersangkutan diduga melakukan pengadaan barang dan jasa yang kuat unsur benturan kepentingannya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, sejumlah proyek BNPB lebih dahulu diberikan kepada perusahaan swasta melalui mekanisme penunjukan langsung. Namun, pelaksanaan pekerjaan kemudian dialihkan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan Bima.
“Di mana secara teknisnya proyek-proyek yang ada di BNPB ini kemudian dilakukan penunjukan langsung kepada pihak swasta, namun kemudian proyek-proyek itu dikerjakan sendiri oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi oleh Saudara BMS,” ujarnya.
Sebagai imbalan penggunaan nama perusahaan, Bima diduga memberikan sejumlah uang kepada pihak swasta yang secara administratif tercatat sebagai penyedia proyek.
“Kemudian saudara BMS ini memberikan fee proyek atau fee pinjam bendera, ya, kepada pihak-pihak swasta yang semula ditunjuk melalui proses atau mekanisme penunjukan langsung,” ungkap Budi.
Praktik tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan karena proyek yang dikerjakan menggunakan anggaran penanganan keadaan darurat.
Dalam pengadaan menggunakan DSP, pemerintah memiliki mekanisme khusus berupa penunjukan langsung untuk mempercepat penanganan bencana. Namun, KPK menduga kemudahan tersebut justru dimanfaatkan untuk mengatur perusahaan penerima pekerjaan.
Penyidik menemukan sedikitnya tiga pola dugaan penyimpangan.
Selain peminjaman nama perusahaan, terdapat dugaan pengaturan paket pekerjaan agar jatuh kepada penyedia tertentu dengan komitmen pemberian uang kepada oknum pejabat BNPB.
KPK juga mendalami dugaan penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa. Selisih harga tersebut diduga digunakan untuk memberikan imbalan kepada pihak yang membantu pengaturan proyek.
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB,” kata Budi dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026).
Menurut KPK, dugaan penyimpangan itu terjadi dalam proyek penanganan berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta bencana hidrometeorologi.
Nilai kontrak pengadaan yang diduga melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Bima selama 2024 hingga 2026 mencapai sekitar Rp148 miliar.
Rinciannya, sekitar Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar sepanjang 2026.
Nilai tersebut merupakan akumulasi kontrak yang sedang ditelusuri penyidik, bukan jumlah kerugian negara yang telah ditetapkan.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga mendalami dugaan penggunaan dana dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Bima.
Salah satu yang ditelusuri adalah pembelian saham PT Medela Potentia melalui PT Alfa Veritas Energizer.
Porsi saham yang disebut dalam konstruksi perkara mencapai sekitar 150,4 juta lembar atau 1,07 persen, dengan nilai pasar diperkirakan Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.
Penyidik masih menelusuri sumber dana pembelian saham tersebut serta kaitannya dengan proyek pengadaan di BNPB.
Pemeriksaan juga menyasar pihak-pihak yang diduga mengetahui proses penunjukan perusahaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Pada Kamis (19/11/2026), KPK memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Rustian diperiksa dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran yang dinilai mengetahui mekanisme pengadaan menggunakan DSP.
Budi mengatakan penyidik mendalami pihak yang memiliki kewenangan menentukan penyedia proyek serta proses pembagian pekerjaan kepada perusahaan tertentu.
“Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting pembagian, dan sebagainya,” ujarnya.
KPK juga menelusuri dasar penunjukan langsung yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dan membuka peluang pemberian imbalan kepada pihak tertentu.
Selain Rustian, penyidik sebelumnya telah memeriksa sejumlah aparatur BNPB, mantan pejabat, serta pihak swasta yang terlibat dalam proyek penanggulangan bencana.
Istri Bima Setiawan, Sri Endang, juga telah diperiksa sebagai saksi.
KPK mendalami kedudukan Sri Endang dalam perusahaan yang berkaitan dengan proyek BNPB, termasuk paket pekerjaan yang diduga dilaksanakan perusahaan terafiliasi dengan keluarganya.
Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan keterangan mengenai mekanisme pengadaan, hubungan antarperusahaan, dan aliran dana.
Penyidik juga telah meminta keterangan mantan Kepala BNPB Suharyanto.
Pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan melalui kerja sama KPK dengan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI). Dalam perkara ini, Suharyanto diperiksa sebagai saksi.
KPK belum menyimpulkan adanya keterlibatan pidana Suharyanto dalam pengaturan proyek yang sedang disidik.
Budi mengatakan penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah maupun menerima aliran dana.
“Terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi, semuanya nanti pasti kami akan update pada waktunya. Apakah berhenti di BMS atau kemudian ada alur perintah lain kepada BMS, termasuk aliran uangnya, ya, ke mana saja itu terus dilakukan penelusuran,” katanya.
Perkara dugaan korupsi pengadaan di BNPB bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 13 Oktober 2026.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan.
Dalam penyidikan, KPK juga memeriksa pejabat pembuat komitmen serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana siap pakai untuk penanganan keadaan darurat. (MK)
Editor: Agus S



