Mulai 2027, Kemenkum Hapus Sistem “War” Pengangkatan Notaris

JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) akan mengubah mekanisme pengangkatan notaris mulai 2027. Sistem perebutan kuota atau war yang selama ini digunakan akan dihentikan dan diganti dengan mekanisme pendaftaran berdasarkan urutan pemenuhan persyaratan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, perubahan tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian waktu pengangkatan bagi calon notaris. Dengan mekanisme baru, peserta dapat memperkirakan kapan mereka akan diangkat berdasarkan tahun kelulusan dan penyelesaian masa magang di kantor notaris.

“Kami mempersiapkan agar mekanisme war itu yang terakhir. Tahun 2027 untuk pengangkatan notaris, kami tidak akan menggunakan sistem war lagi,” kata Supratman dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, sistem baru akan mengatur pendaftaran berdasarkan urutan penyelesaian persyaratan, termasuk tahun kelulusan dan masa magang. Melalui mekanisme tersebut, calon notaris diharapkan memperoleh gambaran lebih jelas mengenai waktu pengangkatan.

“Sehingga nanti ke depan, orang sudah bisa memastikan bahwa dia akan terangkat pada tahun berapa, pada bulan berapa, begitu proses penerimaan itu bisa kami jalankan,” ujarnya.

Supratman menyebut penerimaan notaris melalui sistem war yang berlaku saat ini telah berakhir pada Kamis pukul 16.00 WIB.

Meski demikian, Kemenkum masih menyiapkan mekanisme baru untuk mengakomodasi sekitar 3.000 anggota luar biasa (ALB) notaris yang belum memperoleh pengangkatan.

Selain perubahan mekanisme penerimaan, Kemenkum juga mengembangkan digitalisasi layanan kenotariatan melalui sistem e-Notary. Sistem tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.

Digitalisasi akan mencakup berbagai proses yang berkaitan dengan tugas kenotariatan, termasuk pengelolaan minuta akta.

“Insya Allah nanti akhir Desember e-Notary juga sudah selesai, dan seluruh proses yang terkait dengan tugas-tugas kenotariatan bahkan untuk minuta akta nanti akan kami digitalisasi,” kata Supratman.

READ  KPK Periksa Heri Black dan Sri Pangestuti dalam Kasus Korupsi Bea Cukai

Ia berharap pembaruan sistem pengangkatan dan digitalisasi layanan tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya.
Kemenkum berencana meluncurkan sistem e-Notary dengan mengundang pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI. (ANT/KN)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img