JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan pada 2027. Kesempatan tersebut tidak hanya terbuka bagi pelamar umum, tetapi juga guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan, termasuk batas usia maksimal 35 tahun.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno mengatakan penyiapan formasi telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hasil sinkronisasi data tersebut menjadi dasar penyusunan kebutuhan guru yang akan direkrut secara bertahap mulai 2027.
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” kata Amien dalam keterangan Kemenag, Kamis (19/11/2026).
Menurut Amien, guru PPPK yang memenuhi ketentuan dapat mengikuti seleksi CPNS tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya apabila tidak lulus.
Pemerintah memberikan jaminan bahwa peserta yang sebelumnya berstatus PPPK tetap dapat melanjutkan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut membuka kesempatan bagi guru PPPK yang ingin beralih menjadi PNS melalui proses seleksi.
Namun, keikutsertaan dalam seleksi tidak berarti pengangkatan menjadi PNS dilakukan secara otomatis. Pelamar tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti tahapan ujian.
Amien juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengangkat guru berstatus paruh waktu menjadi PPPK sesuai ketentuan dan tahapan penataan kepegawaian.
“Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK,” ujarnya.
Penyiapan formasi CPNS 2027 merupakan salah satu kebijakan yang diumumkan Kemenag menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah terus memperkuat perhatian terhadap guru, baik melalui peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan.
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Nasaruddin seusai kegiatan Senam Sehat Bersama Guru di halaman Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Selain menyiapkan formasi CPNS, Kemenag mempercepat pelaksanaan sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Program sertifikasi tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang. Hasil gelombang pertama telah diumumkan, sedangkan gelombang berikutnya sedang dipersiapkan.
Kemenag juga menyiapkan fasilitas BPJS Kesehatan gratis bagi lebih dari 100 ribu guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK.
Amien mengatakan anggaran program jaminan kesehatan tersebut telah disiapkan melalui penyesuaian anggaran tahun berjalan.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” jelasnya.
Selain perlindungan kesehatan, pemerintah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi anak guru yang mengalami musibah atau risiko tertentu.
Kemenag menyebut program tersebut masih memerlukan penyelesaian teknis bersama kementerian dan lembaga terkait.
Sementara untuk seleksi CPNS guru 2027, jumlah formasi final, pembagian kebutuhan setiap daerah, serta jadwal pendaftaran belum diumumkan.
Calon pelamar, termasuk guru madrasah dan guru pendidikan agama di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara, dapat memantau pengumuman resmi melalui laman Kementerian Agama di https://kemenag.go.id dan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN di https://sscasn.bkn.go.id.
Editor: Agus S



