JAKARTA – Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI, Kamis (19/11/2026), memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan. Aturan yang ditujukan untuk merampas hasil kejahatan itu dinilai juga berisiko digunakan untuk menyerang lawan politik atau menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengakui kekhawatiran tersebut muncul dari berbagai masukan masyarakat selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
Menurutnya, DPR telah memasukkan sejumlah ketentuan pengawasan dan perlindungan hukum agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Habiburokhman dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Habiburokhman menjelaskan, undang-undang tersebut dirancang untuk memperkuat pengembalian kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Namun, proses perampasan aset harus tetap melalui mekanisme hukum yang jelas, termasuk pemeriksaan di pengadilan.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.
Melalui mekanisme tersebut, aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dimohonkan untuk dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang.
Meski demikian, mekanisme tersebut tidak memberikan kewenangan kepada aparat untuk langsung mengambil harta seseorang tanpa proses hukum.
Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persidangan, hingga putusan hakim.
DPR juga memasukkan pengaturan mengenai beban pembuktian berimbang yang harus diuji secara terbuka dalam persidangan.
Ketentuan itu dimaksudkan agar pihak yang asetnya dimohonkan untuk dirampas tetap memiliki kesempatan membuktikan asal-usul dan kepemilikan hartanya.
Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk masyarakat yang memiliki hak sah atas aset yang menjadi objek perkara.
Selain pengawasan melalui pengadilan, undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan pengawas independen.
Badan tersebut beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
Tugasnya mengawasi pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan.
Sementara pengelolaan aset hasil perampasan akan dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden.
Badan pengelola bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset sesuai ketentuan.
Undang-undang tersebut juga mengatur penggunaan sistem informasi pengelolaan aset secara digital.
Melalui sistem tersebut, proses pengelolaan aset diharapkan memiliki rekam jejak yang dapat diaudit dan ditelusuri.
Habiburokhman mengatakan pengawasan tidak hanya diarahkan kepada badan pengelola, tetapi juga aparat penegak hukum yang menjalankan proses perampasan.
Penyidik maupun jaksa pengacara negara yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana sesuai jenis pelanggarannya.
Dalam pembahasan sebelumnya, seluruh fraksi DPR dan pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak warga negara.
Persetujuan terhadap undang-undang tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Regulasi ini tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan tertentu yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Perampasan aset juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Penuntutan dan pemidanaan tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan keberhasilan pengembalian aset nantinya sangat bergantung pada pelaksanaan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, DPR telah menyelesaikan penyusunan kerangka hukum, sedangkan pelaksanaan teknis berada pada lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.
Meski telah mendapat persetujuan DPR, ketentuan perampasan aset tidak langsung dapat diterapkan.
Berdasarkan aturan peralihan, undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Ketentuannya juga hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai diberlakukan. (MK)
Editor: Agus S



