JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan enam aturan ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, hadir dalam pembahasan yang menyoroti perlunya pengaturan penyadapan secara lebih jelas. Regulasi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan kewenangan aparat, kepentingan penegakan hukum, dan perlindungan hak privasi masyarakat.
Koran Nusantara edisi Selasa, 17 November 2026, mengulas usulan enam aturan penyadapan dari Polri serta pembahasannya di Komisi III DPR RI.
Edisi ini juga menyoroti proyek senilai Rp14,7 miliar yang mendapat perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad mengaku pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan tersebut.
Pembaca Setia Koran Nusantara!
Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi tautan berikut untuk membaca e-paper lengkapnya:
https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn17nov2026/mobile/
Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.



