Polri Usulkan Enam Aturan Ketat dalam RUU Penyadapan, Dibahas Bersama Komisi III DPR

JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan enam aturan ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, hadir dalam pembahasan yang menyoroti perlunya pengaturan penyadapan secara lebih jelas. Regulasi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan kewenangan aparat, kepentingan penegakan hukum, dan perlindungan hak privasi masyarakat.

Koran Nusantara edisi Selasa, 17 November 2026, mengulas usulan enam aturan penyadapan dari Polri serta pembahasannya di Komisi III DPR RI.

Edisi ini juga menyoroti proyek senilai Rp14,7 miliar yang mendapat perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad mengaku pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan tersebut.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi tautan berikut untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com

https://digital.koranusantara.com/kn17nov2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

READ  Menhub Ungkap China dan Rusia Jajaki Proyek Kereta Trans Kalimantan
⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img