SENDAWAR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Barat (Kubar) mengakui masih terdapat persoalan administrasi kepegawaian guru yang perlu dibenahi. Kepala sekolah dan tenaga pendidik diminta lebih memahami aturan disiplin, termasuk kewajiban, larangan, serta konsekuensi apabila melakukan pelanggaran.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Sosialisasi Disiplin Pegawai bagi Guru TK/PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani, Kepala Disdikbud Kubar Kamius Junaidi, jajaran pejabat pemerintah daerah, serta kepala sekolah dan guru dari sejumlah satuan pendidikan.
Kamius mengatakan pemahaman terhadap aturan kepegawaian harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan tugas guru berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan jam kerja, tetapi juga tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran, menyelesaikan administrasi, serta menjalankan kewajiban sebagai tenaga pendidik.
Ia mengapresiasi para guru yang selama ini menjalankan tugas pendidikan di berbagai wilayah Kutai Barat.
“Atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi Bapak dan Ibu sekalian. Penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerja sama seluruh tenaga pendidik,” ujarnya.
Kamius menjelaskan kegiatan sosialisasi diperlukan karena masih ditemukan persoalan administrasi kepegawaian yang membutuhkan perhatian dan pembenahan.
Melalui pembinaan tersebut, kepala sekolah dan guru diberikan pemahaman mengenai aturan disiplin, mekanisme kepegawaian, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan Disdikbud berperan sebagai penyelenggara dan fasilitator pembinaan. Sementara penanganan kode etik serta mekanisme kepegawaian tetap mengikuti kewenangan instansi terkait dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, peserta diminta memahami materi yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan aturan di lingkungan sekolah.
Kamius juga mengakui belum seluruh guru di Kutai Barat dapat mengikuti sosialisasi karena keterbatasan jumlah peserta.
Kepala sekolah dan guru yang hadir diminta meneruskan informasi serta materi pembinaan kepada rekan-rekan tenaga pendidik di satuan pendidikan masing-masing.
Langkah tersebut diperlukan agar pemahaman mengenai aturan disiplin tidak hanya dimiliki peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung.
“Kami berharap pembinaan seperti ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui koordinasi dengan DKPSDM. Dengan demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan seiring dengan penguatan disiplin dan profesionalisme guru,” katanya.
Kamius berharap kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian.
Ia juga meminta seluruh peserta memperhatikan arahan Wakil Bupati Nanang Adriani sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab tenaga pendidik di Kutai Barat. (adv/diskominfo kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.



