DPR Kejar RUU Penyadapan Rampung Akhir 2026

JAKARTA – Komisi III DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan rampung pada akhir 2026. Percepatan pembahasan regulasi tersebut menjadi perhatian setelah berkembangnya kasus dugaan penyadapan ilegal.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya akan mengupayakan agar pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan sebelum tahun berganti.

“Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa,” kata Hinca dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Hinca, perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu pertimbangan Komisi III untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan. Padahal, sebelumnya komisi tersebut telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya.

Keempat RUU itu meliputi RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

Hinca menjelaskan, sejumlah tahapan persiapan telah dilakukan untuk mematangkan materi RUU Penyadapan. Di antaranya diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan kalangan akademisi, serta konsultasi publik.

Komisi III DPR pada periode sebelumnya juga pernah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara untuk mempelajari perbandingan pengaturan penyadapan, antara lain Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan.

Terbaru, pada 16 November 2026, Komisi III menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk menerima masukan terkait penyusunan RUU tersebut.

“Kemarin tanggal 16 November 2026, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan,” ujarnya.

Saat ini, Komisi III DPR masih merampungkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset. Setelah pembahasan regulasi tersebut selesai, RUU Penyadapan akan diserahkan kepada Komisi III untuk segera dibahas.

READ  Kemendikdasmen Terbitkan SE, Sekolah Wajib Tatap Muka Meski ASN WFH

“Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan,” kata Hinca. (ANT/KN)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img