Kasus Makar Terkait Penyadapan Ilegal, Kapolri: Belum Ada Tersangka

JAKARTA – Polri belum menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga kalangan pengusaha. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, proses penyidikan perkara tersebut masih berjalan di bawah koordinasi tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Asep Safrudin.

“Belum, belum (penetapan tersangka, red.). Masih dalam proses,” kata Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan, penyidik masih mendalami berbagai bukti, termasuk perangkat elektronik atau gadget yang telah diamankan. Barang bukti tersebut akan dipelajari untuk memperkuat konstruksi penyidikan.

“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ujarnya.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.

Berdasarkan data pada situs resmi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum, tertanggal 12 November 2026.

Dalam dokumen itu, penyidik mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023, serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2026.

Dari ketentuan tersebut, Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023 berkaitan dengan tindak pidana makar.

Sementara itu, dalam perkara terpisah terkait dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

READ  Hakim MK Ridwan Mansyur Tiba-tiba Diperiksa KPK, Terkait Kasus Apa?

Dengan demikian, penetapan empat tersangka tersebut berada dalam perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, bukan dalam penyidikan dugaan makar yang hingga kini masih berproses. (ANT/KN)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img