JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Dalam sidang tersebut, MPR akan menggelar pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan itu merupakan satu dari empat hasil Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).
Keputusan kedua, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh tim verifikasi yang dibentuk MPR.
Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon pengganti Gibran.
Ketiga, rapat gabungan menyepakati pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin salah seorang pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden.
Keputusan keempat adalah pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota 36 orang. Tim ini akan diketuai tiga Wakil Ketua MPR, sedangkan anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.
Tim ad hoc bertugas mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang terpilih dalam rapat paripurna.
Muzani mengatakan MPR sebenarnya memiliki waktu paling lama 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden. Namun, berdasarkan pembicaraan antarpimpinan MPR serta konsultasi dengan pimpinan DPR, DPD, dan Presiden, disepakati bahwa proses tersebut perlu diselesaikan secepat mungkin.
“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” pungkasnya. (DTC/KN)
