JAKARTA – Polemik penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong DPR RI mengevaluasi aturan pendidikan nasional. Komisi X DPR berencana memasukkan pengaturan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan tidak memicu perbedaan penafsiran.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, polemik yang terjadi terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” kata Lalu saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, regulasi yang jelas diperlukan agar proses penyetaraan pendidikan memiliki acuan yang tegas. Dengan demikian, tidak muncul penafsiran berbeda terhadap dokumen pengakuan pendidikan, seperti yang terjadi dalam polemik ijazah Gibran.
“Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu,” ujarnya.
Lalu menilai kejelasan aturan semakin penting karena banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Mereka membutuhkan kepastian hukum dalam proses pengakuan dan penyetaraan ijazah agar tidak menghadapi persoalan administratif maupun hukum.
“Ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini. Macam-macam penafsirannya karena memang kita tidak punya regulasi yang betul-betul mengikat terkait dengan itu,” katanya.
Ia berharap revisi UU Sisdiknas nantinya dapat menghadirkan ketentuan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam proses penyetaraan pendidikan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan penerbitan surat keputusan (SK) pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
“Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen mengeluarkan SK tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” kata Mu’ti di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
SK tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026. Dokumen itu mencabut SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Kemendikdasmen juga memerintahkan penarikan SK tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Dokumen itu dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan dokumen tersebut.
“Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril saat dikonfirmasi secara terpisah. (MK)
Editor : Nicha R
