TENGGARONG – Sampah yang dihasilkan dari aktivitas perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata menyimpan potensi ekonomi. Kardus bekas, kemasan makanan dan minuman, hingga sejumlah barang sisa administrasi masih bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang jika dikelola dengan tepat.
Potensi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai membangun sistem pengelolaan sampah secara mandiri melalui pembentukan bank sampah di lingkungan kantor masing-masing.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Sebab, tidak semua sampah perkantoran harus berakhir sebagai limbah. Sebagian masih memiliki nilai guna dan dapat dijual kembali.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Tri Joko Kuncoro mengatakan, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari kesadaran setiap individu, termasuk aparatur pemerintah.
Menurutnya, keberadaan petugas kebersihan bukan berarti seluruh pegawai dapat melepaskan tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari.
“Kami berharap semuanya merasa ikut bertanggung jawab,” katanya.
Ia menegaskan, kebiasaan menyerahkan seluruh urusan sampah kepada petugas kebersihan perlu diubah. Keterlibatan pegawai dalam memilah dan mengelola sampah menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan perkantoran yang lebih bertanggung jawab.
Pembentukan bank sampah di lingkungan OPD dinilai menjadi salah satu cara praktis untuk mengubah barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
Sampah anorganik seperti kardus dan bekas kemasan dapat dipisahkan berdasarkan jenisnya, kemudian dikumpulkan untuk dijual.
Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang pemasukan bagi pengelola bank sampah.
Sekretariat DPRD Kukar menjadi salah satu perangkat daerah yang telah memulai langkah tersebut. Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kukar mulai menerapkan pemilahan sampah di lingkungan perkantorannya.
DLHK Kukar juga membuka dukungan bagi OPD yang ingin membentuk bank sampah. Pendampingan akan diberikan mulai dari pengarahan teknis hingga penyerapan hasil pengumpulan sampah.
Joko menyebut, DLHK memiliki Bank Sampah Induk yang selama ini menjadi tempat penampungan sekaligus pembeli sampah dari sejumlah bank sampah unit di wilayah Kukar.
“Kami dari DLHK siap mendukung, mengarahkan, dan membantu. Bahkan, kami siap membeli hasil pengelolaan dari bank sampah tersebut,” ujarnya.
Skema tersebut diharapkan dapat memudahkan OPD dalam menjalankan pengelolaan sampah tanpa harus terlebih dahulu memiliki fasilitas pengolahan yang kompleks.
Selain Sekretariat DPRD Kukar dan BKAD, pengembangan bank sampah juga mulai berjalan di Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Baru.
Pengelolaan sampah perkantoran turut menyasar barang-barang yang memiliki karakteristik berbeda. Salah satunya arsip administrasi yang telah melewati proses pemusnahan.
Arsip tersebut tidak serta-merta dibuang bersama sampah lainnya. Hasil pemusnahan dikumpulkan dan ditampung di Bank Sampah Induk DLHK untuk selanjutnya dimanfaatkan kembali.
Sementara itu, sampah organik dari sisa makanan pegawai juga memiliki peluang untuk diolah menjadi kompos menggunakan komposter.
Pemanfaatan sampah organik ini menjadi alternatif agar pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada barang-barang anorganik yang memiliki nilai jual.
Joko menyebut, OPD tidak harus menunggu tersedianya fasilitas pengolahan yang lengkap untuk mulai menjalankan pemilahan. Jika belum memiliki sarana pengolahan, sampah yang sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya dapat langsung dijual melalui mekanisme bank sampah.
“Minimal mulai dipilah dan dikelola. Kalau memang tidak ada fasilitas pengolahan, bisa langsung dijual. Itu lebih praktis,” jelasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R
