TENGGARONG – Pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan yang terus dikejar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Luasnya wilayah dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan masyarakat di perkotaan maupun desa terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar pun menyiapkan sejumlah skema untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kekurangan personel.
Pemenuhan tersebut tidak hanya bergantung pada pengangkatan aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah daerah juga memanfaatkan penugasan khusus dari pemerintah pusat, dukungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan membutuhkan pendekatan yang lebih luas karena kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama.
Sejumlah fasilitas kesehatan memang telah memiliki dokter. Namun, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya masih perlu diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Pemenuhan tenaga kesehatan ini terus kita upayakan melalui berbagai sumber. Jadi, tidak hanya mengandalkan satu skema,” kata Ismi.
Menurutnya, seluruh peluang yang tersedia akan dimanfaatkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Langkah tersebut mencakup berbagai sumber daya dan dukungan pembiayaan, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintahan di tingkat lebih tinggi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan penempatan tenaga perawat dan bidan di desa-desa. Skema ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
Kebutuhan tersebut tidak terlepas dari karakteristik geografis Kukar. Wilayah yang luas dengan persebaran permukiman yang berjauhan membuat distribusi tenaga kesehatan membutuhkan perencanaan tersendiri.
Keberadaan perawat dan bidan di desa diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan lebih dekat. Dengan demikian, warga tidak selalu harus bergantung pada fasilitas kesehatan yang berada di pusat kecamatan atau perkotaan.
Dukungan pembiayaan melalui BKKD juga menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk membantu penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masing-masing desa.
“Untuk tenaga perawat dan bidan di desa, kita juga berkolaborasi dengan DPMD. Jadi, ada dukungan pembiayaan untuk membantu penempatan tenaga kesehatan di desa-desa,” jelasnya.
Selain memperkuat tenaga kesehatan di tingkat desa, Dinkes Kukar juga berupaya meningkatkan ketersediaan tenaga medis dengan kompetensi khusus.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah dokter spesialis. Keberadaan tenaga medis sesuai bidang keahlian diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Pemkab Kukar turut mengupayakan dukungan dari pemerintah provinsi. Langkah ini dilakukan agar pembiayaan dan pemenuhan tenaga medis tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
Dinkes juga terus menjajaki dukungan pemerintah pusat melalui skema penugasan khusus. Dengan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, peluang pemenuhan tenaga kesehatan diharapkan semakin terbuka.
Ismi menegaskan, pemenuhan tenaga kesehatan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta perangkat daerah terkait akan terus diperkuat.
“Kita terus menggerakkan semua sumber daya dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun perangkat daerah terkait, agar kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kukar bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R
