TENGGARONG – Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) kini dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah melalui program Kukar Idaman Terbaik. Warga cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika membutuhkan pelayanan medis di fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik hingga rumah sakit.
Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam memangkas kerumitan administrasi pelayanan kesehatan. Dengan memanfaatkan KTP sebagai identitas, masyarakat tidak perlu direpotkan dengan berbagai dokumen kepesertaan saat mengakses layanan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar Ismi Mufiddah mengatakan, pelaksanaan program pelayanan kesehatan menggunakan KTP tersebut sejauh ini berjalan dengan baik.
Namun, kemudahan tersebut tetap terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta JKN.
“Programnya sudah berjalan, sudah berjalan dengan baik. Masyarakat cukup menggunakan KTP,” kata Ismi.
Ia menjelaskan, status kepesertaan JKN menjadi bagian penting dalam penerapan pelayanan kesehatan tersebut. Dengan demikian, penggunaan KTP berfungsi sebagai identitas untuk memudahkan proses administrasi ketika masyarakat mengakses fasilitas kesehatan.
Melalui skema ini, pemerintah daerah berupaya memastikan akses pelayanan medis tidak terhambat oleh kerumitan administrasi, terutama ketika masyarakat membutuhkan penanganan kesehatan.
Di balik kemudahan pelayanan menggunakan KTP, pemerintah daerah juga terus menjaga cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JKN.
Ismi mengungkapkan, capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kukar saat ini telah melampaui 100 persen. Angka tersebut menunjukkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat sudah berada di atas target yang ditetapkan.
Meski demikian, tingginya cakupan kepesertaan belum menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan perlindungan kesehatan. Pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan peserta yang telah terdaftar tetap berstatus aktif.
Sebab, status kepesertaan aktif menentukan apakah masyarakat dapat memanfaatkan jaminan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Saat ini, tingkat keaktifan peserta JKN di Kukar tercatat mencapai 94 persen. Dinkes menargetkan angka tersebut dapat ditingkatkan menjadi minimal 95 persen, bahkan lebih.
“Kalau untuk UHC kita saat ini sudah di atas 100 persen, tetapi tingkat keaktifannya masih 94 persen,” jelas Ismi.
Peningkatan keaktifan peserta menjadi perhatian Dinkes Kukar untuk memastikan perlindungan kesehatan dapat dirasakan secara optimal.
Pemerintah daerah tidak hanya mengejar jumlah masyarakat yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan, tetapi juga berupaya menjaga agar kepesertaan mereka tidak mengalami penonaktifan.
Target peningkatan dari 94 persen menjadi minimal 95 persen menjadi langkah lanjutan setelah cakupan UHC Kukar berhasil melampaui 100 persen.
Dengan tingkat keaktifan yang semakin tinggi, semakin banyak masyarakat diharapkan memiliki jaminan kesehatan yang dapat digunakan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Ismi menegaskan, upaya peningkatan tersebut akan terus dilakukan agar cakupan perlindungan kesehatan masyarakat tidak hanya tinggi dari sisi jumlah peserta, tetapi juga dari sisi keaktifan kepesertaan.
“Intinya, kepesertaan kita sudah di atas 100 persen, sekarang kita fokus mendorong tingkat keaktifannya agar bisa mencapai 95 persen bahkan lebih,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R
