JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Singapura membahas penguatan pertukaran data perpajakan untuk meningkatkan pengawasan serta kepatuhan korporasi di kedua negara. Kerja sama ini turut menyasar sejumlah persoalan, mulai dari praktik transfer pricing, underinvoicing, hingga aktivitas korporasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan pemanfaatan data yang dapat dipertukarkan antarkedua negara.
“Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura,” kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Menurut Bimo, Singapura merupakan salah satu negara dengan intensitas pertukaran informasi keuangan yang cukup tinggi dengan Indonesia. Nilai data yang dipertukarkan juga tergolong besar.
Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dari Kementerian Keuangan, pembahasan melibatkan DJP serta unit lain yang berhubungan dengan pengelolaan data keuangan dan perdagangan internasional.
Bimo mengatakan, penguatan pengawasan perpajakan juga diselaraskan dengan agenda reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam, termasuk sektor kelapa sawit.
“Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit,” ujarnya.
Di dalam negeri, DJP juga menjalin kerja sama dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menekan praktik transfer pricing dan underinvoicing. Kerja sama tersebut diarahkan agar rekonsiliasi data dapat berjalan dan potensi penyimpangan transaksi terdeteksi sejak awal.
Bimo menyebut, langkah itu penting untuk mencegah praktik misinvoicing maupun transfer pricing yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
“Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” katanya.
Pemerintah Indonesia dan Singapura juga masih membahas kemungkinan merumuskan solusi bersama apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penerapan sanksi.
“Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama untuk dalam tanda kutip merumuskan solusi dan merumuskan, kalau memang diperlukan, sanksi antara negara yang memang diperlukan,” tutur Bimo. (ANT/KN)
