JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap memeriksa kelengkapan dokumen calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Yusril ingin memastikan seluruh persyaratan calon pengganti terpenuhi agar polemik terkait dokumen persyaratan yang kini terjadi pada Gibran tidak terulang.
“Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril juga menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran mengundurkan diri. Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, pengajuan tersebut baru dapat dilakukan setelah MPR menggelar rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Penghitungan tenggat waktu 14 hari bagi Presiden dimulai setelah surat pemberitahuan dari MPR diterima pihak eksekutif.
Menurut Yusril, penentuan dua nama calon pengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo. Presiden juga dapat berkonsultasi dengan partai-partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujar Yusril.
Selama proses pengisian jabatan berlangsung, posisi wakil presiden tidak perlu diisi pejabat sementara. Yusril menyebut Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri, termasuk ketika sedang berada di luar negeri.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” katanya. (ANT/KN)
