NUSA DUA – Pemerintah belum memastikan penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027. Kecukupan bahan baku sawit, kesiapan teknis, hingga risiko pembiayaan masih menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah akan menggelar rapat khusus pekan depan untuk mengevaluasi rencana mandatori biodiesel tahun depan.
Pertemuan tersebut akan membahas kesiapan implementasi sekaligus mematangkan proyeksi kebijakan energi hijau pada 2027.
“Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujar Eniya saat menjadi pembicara dalam 22nd Indonesian Sustainable Palm Oil 2026 and 2027 Price Outlook (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11).
Menurut Eniya, terdapat kekhawatiran peningkatan campuran biodiesel menjadi B50 dapat mengurangi ketersediaan bahan baku bagi industri sawit. Meski demikian, pemerintah telah memastikan pasokan bahan baku masih mencukupi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan sehingga kegiatan ekspor diharapkan tetap berjalan normal.
Kendati demikian, evaluasi terhadap berbagai risiko tetap dilakukan. Pemerintah ingin lebih cermat menentukan tingkat campuran biodiesel agar kebijakan energi tidak mengganggu keberlanjutan industri.
Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik tercatat mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi 16,75 juta kiloliter.
Eniya menegaskan, peningkatan mandatori biodiesel dari B35, B40 hingga B50 selalu didasarkan pada kajian komprehensif. Pengalaman transisi kebijakan sebelumnya menjadi bahan evaluasi agar kebutuhan energi tidak berbenturan dengan pasokan pangan maupun stabilitas ekspor.
B50 disiapkan sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Penggunaan fatty acid methyl ester (FAME) sebagai komponen biodiesel juga dinilai dapat membantu mengurangi beban subsidi bahan bakar ketika harga energi global berfluktuasi.
Namun, ketersediaan bahan baku tetap menjadi tantangan. Pemerintah turut mencermati peningkatan produktivitas kebun melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk menjaga pasokan feedstock dalam jangka panjang.
Eniya juga menyebut insentif saat ini diberikan khusus untuk penggunaan biodiesel pada sektor public service obligation (PSO). Sementara itu, permintaan biodiesel di sektor non-PSO turut meningkat.
Di sisi lain, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan hasil simulasi kuantitatif periode 2027–2030. Simulasi tersebut menunjukkan penerapan B50 dengan skema mandatori tetap (fixed mandate) berpotensi menekan impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, kebijakan itu juga membawa dua risiko utama, yakni berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) akibat peningkatan penyerapan domestik serta membengkaknya kebutuhan insentif untuk menutup selisih harga biodiesel.
“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” kata Achmad.
Karena itu, ia mengusulkan penerapan kebijakan adaptif yang dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan. Dengan mekanisme tersebut, tingkat campuran biodiesel dapat disesuaikan mengikuti perubahan harga pasar dan kemampuan pembiayaan negara.
Skema ini diharapkan menjaga manfaat B50 bagi ketahanan energi tanpa mengabaikan kebutuhan industri sawit, stabilitas ekspor, dan keberlanjutan pendanaan insentif. (ANT/KN)
