SENDAWAR – Kondisi Dermaga Melak di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendapat perhatian Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud. Sejumlah fasilitas, mulai dari ponton, tangga dermaga, penerangan hingga kanopi, dinilai membutuhkan pembenahan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Pemerintah provinsi didorong segera menyiapkan perencanaan revitalisasi setelah kewenangan pengelolaan dermaga beralih dari pemerintah kabupaten.
Persoalan tersebut mengemuka saat Rudi Mas’ud meninjau langsung Dermaga Melak, Kecamatan Melak, Kamis (12/11/2026), didampingi Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani.
Dalam kunjungan itu, Gubernur melihat kondisi fasilitas transportasi sungai yang selama ini digunakan masyarakat untuk menunjang mobilitas dan aktivitas perekonomian.
Sejumlah kebutuhan pembenahan menjadi perhatian, terutama perbaikan ponton dan tangga dermaga yang berkaitan langsung dengan keamanan penumpang saat naik maupun turun dari kapal.
Selain itu, peningkatan penerangan, pembangunan kanopi, dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya dinilai diperlukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Rudi juga menyarankan perangkat daerah terkait melakukan studi banding ke sejumlah pelabuhan yang memiliki fasilitas lebih memadai.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan konsep revitalisasi, kebutuhan teknis, serta besaran anggaran yang diperlukan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Yusliando mengatakan pembenahan infrastruktur transportasi Sungai Mahakam menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi.
Menurutnya, revitalisasi Dermaga Melak merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas transportasi sungai, terutama bagi masyarakat yang masih mengandalkan jalur perairan untuk melakukan perjalanan dan kegiatan ekonomi.
“Revitalisasi Sungai Mahakam menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi. Karena itu, pembenahan infrastruktur transportasi sungai, termasuk Dermaga Melak, diharapkan dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan ke depan,” ujarnya.
Yusliando menjelaskan kewenangan pengelolaan Dermaga Melak telah beralih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak awal 2026.
Namun, keterbatasan personel di tingkat provinsi membuat pelaksanaan pengelolaan sementara masih membutuhkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
Kondisi tersebut menuntut kerja sama kedua pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun telah terjadi perubahan kewenangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat Rita Nursandy mengatakan pemerintah kabupaten tetap memberikan dukungan terhadap operasional Dermaga Melak.
Menurutnya, perubahan kewenangan pengelolaan tidak boleh mengganggu pelayanan transportasi sungai yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami tetap berkomitmen mendukung operasional dan pelayanan Dermaga Melak. Meskipun kewenangan pengelolaannya telah beralih ke pemerintah provinsi, kebutuhan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian bersama,” kata Rita.
Ia menjelaskan Pemkab Kutai Barat masih mengalokasikan anggaran pada 2026 untuk membantu kebutuhan operasional dermaga serta penyediaan sejumlah fasilitas pendukung.
Dukungan tersebut dilakukan agar aktivitas pelayanan tetap berlangsung sembari menunggu tindak lanjut pembenahan infrastruktur oleh pemerintah provinsi.
Rita berharap revitalisasi dapat segera diarahkan pada fasilitas yang paling membutuhkan penanganan, terutama ponton, tangga dermaga, serta sarana penunjang keselamatan penumpang.
Menurutnya, kondisi fasilitas dermaga harus menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan masyarakat yang menggunakan transportasi sungai.
Terlebih, pelayanan di Dermaga Melak juga menerapkan pungutan retribusi sehingga pengguna jasa berhak memperoleh fasilitas yang layak.
“Peningkatan fasilitas harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat yang menggunakan jasa dermaga tentu mengharapkan pelayanan yang aman dan nyaman, didukung sarana prasarana yang layak,” tegasnya.
Rita menilai pembenahan dermaga perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan teknis dan penganggaran yang jelas agar kebutuhan perbaikan tidak terus tertunda.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap hasil peninjauan Gubernur menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menentukan langkah revitalisasi Dermaga Melak.
Dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, peningkatan fasilitas dermaga diharapkan dapat memperkuat pelayanan transportasi sungai sekaligus mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat Kutai Barat. (adv/diskominfo kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
