JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Agenda rapat tersebut menjadi perhatian di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan rencana pelaksanaan rapat paripurna tersebut. Namun, dia mengaku belum mengetahui secara terperinci agenda yang akan dibahas karena undangan resmi rapat belum disebarkan.
“Besok itu, ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 WIB kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan,” kata Dasco usai menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Dasco mengatakan dirinya tidak mengikuti kegiatan di DPR pada Rabu sehingga belum memperoleh informasi lengkap mengenai agenda rapat. Dia menyarankan agar informasi lebih lanjut ditanyakan kepada pimpinan DPR lainnya yang mengikuti perkembangan di parlemen.
“Tadi ada Pak Cucun dan Pak Saan, sama Bu Sari yang mengikuti proses yang terjadi di DPR pada hari ini,” ujarnya.
Meski belum mengetahui detail agenda, Dasco mengakui sejumlah partai politik di DPR tengah mengikuti dinamika politik yang berkembang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan HMP terhadap Gibran akan diteruskan ke rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang dipersoalkan para pengusul.
Menurut Saan, jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan sehingga usulan tersebut akan diteruskan melalui rapat pimpinan DPR dan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Meski demikian, kepastian apakah usulan HMP menjadi agenda dalam rapat paripurna Kamis masih menunggu undangan dan agenda resmi DPR. Pengajuan HMP juga belum berarti DPR telah mengambil keputusan pemakzulan terhadap wakil presiden. (ANT/KN)
