JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah mengupayakan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan militer Rusia untuk berperang melawan Ukraina. Namun, proses tersebut harus didahului pemeriksaan kontrak yang telah ditandatangani para WNI agar tidak berbenturan dengan aturan hukum setempat.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan pemerintah akan menelusuri terlebih dahulu kontrak yang mengikat para WNI tersebut sebelum mengambil langkah pemulangan.
“Kami akan cek dulu kontrak-kontrak yang sudah mereka tandatangani agar sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat sebelum dapat memulangkan mereka,” kata Heni di Jakarta, Rabu (11/11).
Dalam proses tersebut, Kemlu akan berkoordinasi dengan otoritas terkait, baik di dalam maupun luar negeri. Pemeriksaan juga mencakup berbagai kontrak yang ditandatangani para WNI selama berada di Rusia.
Menurut Heni, apabila pemulangan memungkinkan dilakukan, para WNI harus dipastikan terlebih dahulu terbebas dari ikatan kontrak yang masih menahan mereka di negara tersebut.
Kemlu juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev dan Moskow terus mengutamakan pelindungan serta pemenuhan hak para WNI selama proses penanganan berlangsung.
Senada, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan pemerintah serius menangani persoalan WNI yang bergabung dengan militer Rusia. Koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk menjamin keselamatan mereka.
“Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Yvonne.
Di sisi lain, Kemlu kembali mengingatkan masyarakat agar lebih cermat memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di negara yang sedang terlibat konflik.
Masyarakat juga diimbau tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar, serta menghindari penandatanganan kontrak yang tidak dipahami secara menyeluruh. (ANT/KN)
