JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen AS yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha.
Putusan tersebut dijatuhkan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah AS dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11).
Selain pemecatan, AS juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela.
Isir menjelaskan, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan AS saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabag Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
AS diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan di luar prosedur yang berlaku.
“(AS, red.) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, AS juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, AS menyatakan mengajukan banding atas putusan KKEP tersebut.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” kata Isir.
Isir menegaskan, Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya. Setiap personel wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.
Dia juga memastikan tidak ada impunitas maupun perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal Polri.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Keempat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri itu diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan perbuatan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi (LP), maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Tak hanya itu, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. (ANT/KN)
