JAKARTA – Perum Bulog memperketat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti melakukan kecurangan terancam kehilangan izin, menyusul temuan pelanggaran distribusi beras pemerintah di sejumlah wilayah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, pihaknya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada mitra yang menyalahgunakan penyaluran beras SPHP. Bahkan, penghentian kerja sama dapat dilakukan langsung apabila pelanggaran terbukti.
Untuk memperkuat pengawasan, Bulog telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Beras Terpadu yang melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI) Bulog dan Satgas Pangan.
“Jadi tindak lanjut dari kejadian kemarin kami melaksanakan pembentukan Satgas Pengawasan Beras Terpadu, baik dari kami internal SPI (Satuan Pengawas Internal) Bulog, ditambah dengan teman-teman Satgas Pangan,” kata Rizal seusai meresmikan Media Center Perum Bulog di Jakarta, Senin (9/11).
Pembentukan satgas tersebut menyusul sejumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu upaya pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.
Rizal juga menanggapi 370 pengaduan sektor pangan yang masuk melalui kanal “Lapor Pak Amran” di nomor 0811-1312-312. Aduan tersebut masih dalam proses kajian dan verifikasi oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.
Ia memastikan, apabila hasil pemeriksaan menemukan keterlibatan RPK dalam pelanggaran distribusi, Bulog akan menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan izin sebagai mitra penyalur.
Sebelumnya, Bulog telah menghentikan kerja sama dengan lima RPK di wilayah DKI Jakarta yang terbukti melanggar ketentuan distribusi beras SPHP.
Penghentian kerja sama tersebut dilakukan tanpa menunggu proses panjang karena kelima mitra dinilai telah melanggar aturan penyaluran beras pemerintah.
Selain lima RPK tersebut, Bulog masih memeriksa sejumlah laporan lain yang masuk. Mitra yang terbukti melakukan pelanggaran serupa juga terancam kehilangan izin usaha sebagai penyalur.
Pengawasan ini sekaligus diperkuat untuk mengantisipasi praktik mafia pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta periode Ramadan dan Idul Fitri mendatang.
Bulog bersama Satgas Pangan terus memperkuat koordinasi agar distribusi beras SPHP berjalan tepat sasaran, pasokan tetap tersedia, dan harga pangan terkendali di tengah masyarakat.
Rizal menegaskan, tindakan terhadap mitra yang terbukti curang merupakan bagian dari komitmen Bulog menjaga integritas distribusi pangan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.
“Kami terus bersinergi, bahu-membahu untuk terus menegakkan dan menstabilkan harga-harga pangan. Jangan sampai ada mafia-mafia pangan yang memanfaatkan situasi menjelang Natal, Tahun Baru, ataupun bahkan nanti Ramadhan dan Idul Fitri,” tegasnya. (ANT/KN)
