JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menemui Kapolri untuk membahas tindak lanjut rekomendasi reformasi kepolisian. Pertemuan tersebut menjadi upaya memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun KPRP tidak berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar dijalankan.
Jimly mengatakan pertemuan dengan Kapolri itu berlangsung pada Jumat (7/11) malam. Ia menjelaskan, sebagian besar rekomendasi KPRP telah disetujui Presiden, sehingga kini menjadi bagian yang perlu ditindaklanjuti oleh Kapolri.
“Ada beberapa yang diabaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan,” tutur Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Menurut Jimly, momentum penegakan hukum yang dilakukan secara tegas oleh Kapolri perlu mendapat dukungan. Di saat yang sama, Kapolri juga perlu diberi kesempatan untuk melakukan pembenahan internal di tubuh kepolisian.
Ia menilai pembenahan tersebut tidak hanya penting bagi institusi Polri, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keamanan di Indonesia.
“Di samping itu diharapkan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Enam Poin Rekomendasi Reformasi Polri
Sebelumnya, KPRP telah menyerahkan laporan lengkap kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026. Laporan tersebut terdiri dari 10 buku dengan ketebalan sekitar 3.000 halaman. Substansi rekomendasinya dirangkum dalam enam poin utama.
Pertama, mempertahankan kedudukan Polri di bawah Presiden. KPRP tidak mengusulkan pembentukan kementerian baru, sehingga Polri tetap berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kedua, memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga ini direkomendasikan bertransformasi menjadi pengawas eksternal yang independen, dengan keanggotaan yang tidak lagi bersifat ex-officio serta kewenangan yang lebih luas.
Dalam rekomendasi tersebut, Kompolnas juga diharapkan memiliki kewenangan mengikat atau eksekutorial pada tingkat tertentu, termasuk dalam pengawasan tata kelola pembinaan, operasional, hingga investigasi kode etik profesi Polri.
Ketiga, mempertahankan mekanisme pengangkatan Kapolri dengan melibatkan persetujuan DPR. Namun, proses tersebut perlu diikuti penataan jalur karier yang lebih transparan dan jelas.
Keempat, membatasi penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Pengaturannya diusulkan lebih tegas dan limitatif melalui sejumlah regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden dan instruksi presiden.
Kelima, memperbaiki aspek kelembagaan dan manajerial melalui penerapan prinsip good governance. Pembenahan mencakup peningkatan profesionalisme, penguatan fungsi reserse kriminal, serta digitalisasi layanan publik.
Keenam, merevisi regulasi kepolisian secara bertahap hingga 2029. Rekomendasi ini mencakup revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta penyesuaian aturan turunannya, termasuk sekitar delapan peraturan kepolisian (perpol) dan 24 peraturan Kapolri (perkap).
Melalui enam rekomendasi tersebut, KPRP mendorong reformasi kelembagaan dan tata kelola Polri agar lebih profesional, transparan, serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (ANT/KN)
