SENDAWAR – Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2027 menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. DPRD meminta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan sisa anggaran yang lebih baik, serta penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga agar tidak terus mengalami keterlambatan.
Catatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna XX Masa Sidang III Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Barat, Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar, Kecamatan Barong Tongkok, Jumat (6/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ridwai itu dihadiri 19 dari 25 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan Ketua DPRD Ridwai, disaksikan Wakil Ketua I Agustinus serta Wakil Ketua II Sepe Martinus.
Dalam penyampaian pendapat akhir, Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra menyatakan menerima Raperda APBD 2027 untuk diproses menjadi peraturan daerah.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten.
Salah satu sorotan DPRD adalah kemampuan daerah meningkatkan PAD, terutama melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Dewan juga meminta pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dilakukan lebih cermat agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan.
Selain persoalan pendapatan, penyelesaian kegiatan yang masih berjalan turut menjadi perhatian. DPRD mengingatkan pemerintah agar kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan keterlambatan.
Pembenahan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada setiap perangkat daerah juga menjadi bagian dari rekomendasi untuk memperkuat ketertiban pengelolaan keuangan.
Menanggapi catatan tersebut, Bupati Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta seluruh fraksi yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurutnya, kritik dan rekomendasi dewan merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan dan tata kelola keuangan daerah.
“Seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan efektivitas belanja, optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat,” tegas Frederick.
Ia mengingatkan bahwa persetujuan anggaran bukan akhir dari tanggung jawab pemerintah daerah. Pelaksanaan program justru menjadi tahapan penting untuk memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Frederick meminta seluruh perangkat daerah lebih cermat dalam menyusun dan menjalankan kegiatan, terutama ketika kemampuan keuangan daerah menghadapi keterbatasan.
Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas belanja.
“Persetujuan ini bukan sekadar menyelesaikan tahapan pembahasan anggaran. Lebih dari itu, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Frederick menegaskan kerja sama pemerintah daerah dan DPRD perlu terus dijaga, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan anggaran setelah ditetapkan.
Rekomendasi dewan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah agar perencanaan program lebih terukur dan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda APBD 2027 selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalani evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (adv/diskominfo kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Anto
