JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga personel Polri sejauh ini tidak menunjukkan indikasi tindak pidana makar.
Yusril menjelaskan, pasal-pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, intersepsi, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini, pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar,” kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Dia menjelaskan, tindak pidana makar diatur secara khusus dalam KUHP dan mencakup sejumlah kategori, antara lain makar terhadap presiden, makar terhadap pemerintah, serta makar dengan tujuan memisahkan sebagian wilayah negara.
“Namun, sampai sejauh ini tidak ada indikasi ke arah sana, jadi semata-mata adalah penyadapan,” ujarnya.
Terkait substansi atau materi yang diduga disadap, Yusril menyebut hal tersebut menjadi kewenangan penyidik Polri untuk menjelaskan kepada publik.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, ketiga tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, mulai dari milik Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha,” kata Asep di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Saat ini, ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Selain tiga tersangka tersebut, penyidik juga masih memeriksa satu orang berinisial SU sebagai saksi. (ANT/MK)
