JAKARTA – Ruang kelas rusak, atap sekolah yang rawan roboh, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah mengklaim telah merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 80.000 satuan pendidikan hingga akhir 2026. Perbaikan diprioritaskan bagi sekolah dengan kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan yang layak.
Menurutnya, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur sekolah agar tidak ada lagi murid yang terpaksa belajar di ruang kelas dengan fasilitas tidak memadai.
“Pak Presiden berkali-kali menyampaikan tidak boleh ada sekolah yang atapnya roboh, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada kelas yang rusak dan sebagainya,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan resminya, Minggu (1/11/2026).
Program revitalisasi tersebut juga menyasar sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Sumatra. Abdul Mu’ti menyebutkan, sebanyak 98 persen sekolah terdampak di wilayah tersebut telah dibangun kembali dan seluruhnya sudah melaksanakan pembelajaran secara normal, meskipun sebagian masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.
Namun, pembenahan pendidikan tidak hanya menyangkut bangunan fisik. Pemerintah juga memperluas digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus mengurangi kesenjangan akses teknologi antarsekolah.
Sepanjang 2025, lebih dari 288.865 papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) telah dikirimkan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan sehingga totalnya melampaui satu juta unit dalam dua tahun.
Abdul Mu’ti menegaskan, digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan membagikan perangkat teknologi. Ketersediaan laptop, peningkatan kemampuan guru, akses listrik, internet, serta materi pembelajaran juga harus menjadi bagian dari program tersebut.
“Program digitalisasi itu paketnya ada empat. Pertama tentu saja adalah perangkatnya, yang kedua adalah laptop, yang ketiga yaitu pelatihan guru, dan yang keempat adalah fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan juga materi pembelajarannya,” jelasnya.
Pemanfaatan teknologi tersebut turut diarahkan untuk membuka akses pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus. Fitur audio pada IFP dapat membantu murid tunanetra mengikuti pembelajaran. Sementara itu, guru di salah satu sekolah luar biasa di Kudus telah mengembangkan materi berbantuan kecerdasan artifisial (AI) untuk murid tunarungu.
Perangkat tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium virtual untuk membantu murid memahami konsep sains melalui simulasi.
Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PLN dalam penyediaan akses listrik. Pemerintah juga menyiapkan panel surya bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan listrik. IFP dilengkapi penyimpanan materi pembelajaran sehingga tetap dapat digunakan meskipun sekolah belum memiliki akses internet.
Di sektor tenaga pendidik, pemerintah menjalankan kebijakan peningkatan kualitas guru melalui pendekatan 3K, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.
Bagi lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1, pemerintah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan bantuan beasiswa Rp3 juta per semester untuk setiap guru.
Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, STEM (Sains, Teknologi, Enjinering/Rekayasa, dan Matematika), serta bahasa Inggris.
Sementara itu, tunjangan sertifikasi guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Insentif bagi guru yang belum bersertifikat juga naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.
Kemendikdasmen turut mendorong penguatan peran guru wali untuk mendampingi perkembangan murid, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga persoalan psikologis, kesulitan belajar, hingga kondisi keluarga yang berpengaruh terhadap proses pendidikan.
Pemerintah juga memanfaatkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi terstandar untuk membantu guru, orang tua, dan murid mengenali capaian serta aspek pembelajaran yang masih perlu diperbaiki.
Ke depan, Kemendikdasmen akan mempercepat revitalisasi sekolah, memperluas digitalisasi pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Inovasi Australia dan McGill University Kanada.
Abdul Mu’ti menegaskan, transformasi pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan. Pemerintah, guru, murid, orang tua, dan masyarakat harus mengambil peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
“Murid jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru juga jadilah pendidik dan pembelajar sepanjang hayat,” pesannya. (MK)
Editor : Nicha R
