JAKARTA – Kementerian Keuangan memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap dibayarkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Penegasan ini disampaikan menyusul usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono agar gaji ASN disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, transfer langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pegawai merupakan mekanisme yang dinilai ideal untuk menjaga efisiensi pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung inklusi keuangan.
“Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening. Kita bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil seusai pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran langsung tersebut telah diterapkan pemerintah untuk gaji PNS, TNI, dan Polri. Sistem serupa juga digunakan dalam penyaluran tunjangan profesi guru.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memastikan data penerima dan nomor rekening telah diverifikasi agar pembayaran dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada,” ujarnya.
Selain pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima. Mekanisme tersebut dikenal sebagai government-to-person payment (G2P), yakni pembayaran pemerintah secara langsung kepada individu.
Menurut Suahasil, sistem pembayaran tersebut sejalan dengan rencana pemerintah menjalankan program Satu Orang Satu Rekening. Program ini direncanakan menyasar masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Melalui program tersebut, pemerintah berencana membukakan rekening bagi warga yang memenuhi kriteria, dengan saldo awal sebesar Rp50.000.
Suahasil menjelaskan, data calon penerima akan bersumber dari program bantuan sosial dan Kementerian Sosial untuk memastikan identitas serta kelayakan penerima dapat diverifikasi.
“Datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial yang tahu siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya. Dia kasih tahu nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin. Kalau yang rekening gratis itu kan ada Rp50.000 saldo awal ya,” tutupnya. (MK)
Editor : Nicha R
