Prabowo Panggil Menko Polkam dan Kepala BPGMN ke Istana Bahas Karhutla

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026), untuk mengikuti rapat terbatas terkait perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Pejabat yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman serta Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko.

Dudung tiba di Istana sekitar pukul 14.00 WIB. Ia mengatakan akan melaporkan hasil rapat bersama sejumlah kementerian kepada Presiden sekaligus menerima arahan lanjutan mengenai penanganan karhutla.

“Hasil rapat saya tadi dengan kementerian, saya akan laporkan kepada Pak Presiden. Tentunya hari ini mau ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden mengenai karhutla,” kata Dudung seperi dilansir dari Antara, Senin (19/10/2026).

Ia menyebut laporan tersebut memuat perkembangan terkini penanganan karhutla. Namun, Dudung belum membeberkan data terbaru, termasuk jumlah titik panas (hotspot) maupun perkembangan terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional.

“Belum, belum, tunggu sepulang dari sini saya sampaikan,” ujarnya.

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko juga membenarkan bahwa kedatangannya berkaitan dengan rapat penanganan karhutla. Meski demikian, ia belum merinci materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Ya itu rapat karhutla ya. (Pembahasannya) nanti saya sampaikan,” kata Satyawan.

Selain Dudung dan Satyawan, sejumlah pejabat lain terlihat mendatangi Istana Kepresidenan, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo.

Sebelum menghadap Presiden, Dudung juga menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat di kantornya untuk membahas perkembangan penanganan karhutla.

Peserta rapat tersebut antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta Kepala Badan Cadangan Nasional.

READ  Usai Penggeledahan, KPK Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Haji

Menurut Dudung, rapat tersebut membahas perkembangan penanganan karhutla dan berbagai isu politik yang tengah berkembang. Namun, ia belum menjelaskan secara terperinci pokok pembahasan maupun hasil rapat tersebut.

Laporan perkembangan karhutla dan arahan lanjutan dari Presiden menjadi hal yang ditunggu setelah rangkaian pertemuan tersebut. Data mengenai titik panas dan status penanganan bencana belum disampaikan kepada publik oleh pejabat terkait. (ANT/KN)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img