TANGERANG SELATAN – Pemerintah membidik nilai ekspor sektor mineral nikel minimal US$45 miliar pada 2026, melanjutkan strategi hilirisasi yang mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Target tersebut mencakup pengembangan industri dari pengolahan mineral hingga ekosistem baterai kendaraan listrik.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan target itu saat menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Rabu (14/10/2026).
Bahlil mengatakan, nilai ekspor nikel Indonesia meningkat dibandingkan periode 2017–2018 yang masih berada di kisaran USD3,3 miliar. Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan penghentian ekspor bijih nikel mentah dan pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.
“Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita membangun industrialisasi, kita membangun ekosistem baterai mobil dari hulu ke hilir sampai ke baterai pack. Alhamdulillah, nilai ekspor kita untuk di sektor mineral nikel saja pada 2023 sudah mencapai USD34 miliar. Pada 2025 sudah lebih di angka USD40 miliar, dan di 2026 saya targetkan minimal di angka USD45 miliar,” ujar Bahlil.
Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sebelum dipasarkan. Melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, Indonesia berupaya mengembangkan industri yang tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk olahan untuk memenuhi kebutuhan manufaktur global.
Salah satu sektor yang menjadi sasaran pengembangan adalah industri baterai kendaraan listrik. Pemerintah mendorong integrasi proses produksi dari hulu hingga hilir agar Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri tersebut.
Namun, kebijakan penghentian ekspor bijih nikel mentah juga menghadapi tantangan perdagangan internasional. Kebijakan itu menuai keberatan dari sejumlah negara dan menjadi bagian dari sengketa perdagangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Meski demikian, Bahlil menegaskan arah kebijakan hilirisasi tetap dilanjutkan. Pemerintah memandang pengembangan industri pengolahan sebagai instrumen untuk memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas.
Agenda hilirisasi pemerintah tidak terbatas pada sektor nikel. Pemerintah merencanakan perluasan peta jalan hilirisasi hingga 2040 dengan target nilai mencapai USD618 miliar.
Program tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.
Selain pengolahan sumber daya alam, pemerintah mendorong investasi di bidang energi hijau (green energy) dan industri hijau (green industry). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah perubahan kebutuhan pasar global.
Target ekspor nikel minimal USD45 miliar pada 2026 menjadi salah satu sasaran dalam agenda tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan nilai ekspor berjalan seiring dengan penguatan industri dalam negeri dan keberlanjutan investasi.
Pemerintah berharap pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. (cha/KN)
