JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok stimulus transportasi untuk menghadapi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), dengan target pengumuman kepada masyarakat pada Oktober ini. Kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun, sementara besaran insentif dan skema pajak yang akan diterapkan masih dibahas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan stimulus tersebut masih berlangsung dan diharapkan segera rampung agar masyarakat memiliki kepastian sebelum masa liburan dimulai.
“Ini (stimulus angkutan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027) sekarang ini sedang dalam penggodokan,” kata Dudy dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Dudy berharap pemerintah dapat mengumumkan kebijakan tersebut pada Oktober 2026. Menurut dia, stimulus yang disiapkan diharapkan setidaknya setara dengan program yang telah diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya.
“Saya harapkan bisa ada bulan ini bisa segeralah itu ya, bisa disampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dudy, skema stimulus transportasi Nataru mendatang secara umum diperkirakan tidak jauh berbeda dari kebijakan sebelumnya. Namun, sejumlah komponen masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum ditetapkan pemerintah.
Salah satu aspek yang masih dikaji adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), khususnya mengenai besaran pajak yang akan ditanggung pemerintah selama periode liburan.
Pemerintah masih mempertimbangkan apakah fasilitas PPN DTP akan diberikan secara penuh atau sebagian. Keputusan tersebut akan mengacu pada hasil pembahasan serta evaluasi terhadap penerapan stimulus pada periode sebelumnya.
Dudy mengatakan kebijakan stimulus transportasi saat Lebaran juga dapat menjadi referensi dalam penyusunan program Nataru. Meski demikian, durasi libur Natal dan Tahun Baru yang lebih pendek dibandingkan masa libur Lebaran menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan skema dukungan.
Dudy memastikan layanan kereta api diharapkan menjadi bagian dari stimulus transportasi Nataru 2026/2027. Skema dukungan tersebut secara umum diharapkan mengikuti kebijakan yang pernah diterapkan pada periode liburan sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara final jenis layanan yang akan memperoleh stimulus, besaran potongan harga, maupun persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Dari sisi pembiayaan, Dudy mengatakan anggaran untuk stimulus transportasi telah tersedia. Pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait masih diperlukan untuk mematangkan bentuk kebijakan sebelum ditetapkan.
Menurut dia, koordinasi lebih lanjut, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dibutuhkan agar skema stimulus yang dipilih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dudy menilai stimulus transportasi pada periode libur sebelumnya telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung perjalanan selama masa liburan.
Karena itu, pemerintah berharap dukungan serupa dapat kembali diberikan pada akhir 2026 hingga awal 2027. Namun, realisasi program tersebut tetap menunggu penyelesaian pembahasan dan pengumuman resmi pemerintah.
Dengan target pengumuman pada Oktober, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi lebih awal mengenai kebijakan transportasi yang akan berlaku selama libur Natal dan Tahun Baru, termasuk ketentuan insentif dan layanan yang tercakup. (ANT/KN)
