JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah isu adanya aliran dana hasil korupsi dalam pelaksanaan Muktamar NU. Ia menyebut informasi tersebut sebagai kabar palsu dan memastikan PBNU menyiapkan langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkannya.
“Saya pastikan hoaks. Jadi, itu kan disebut-sebut ada aliran dana hasil korupsi ke Muktamar dan lain sebagainya, itu kami pastikan hoaks, itu kabar palsu, itu kabar tidak benar,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Gus Ipul mengatakan PBNU telah melaporkan salah satu media kepada Dewan Pers terkait pemberitaan isu tersebut.
Menurut dia, laporan itu berkaitan dengan program podcast Madilog edisi 12 September dan 22 September yang dinilai menghadirkan narasumber yang tidak kredibel serta tidak memberikan ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak yang disebut dalam isu tersebut.
Gus Ipul menilai isu mengenai dugaan aliran dana hasil korupsi dalam pelaksanaan Muktamar NU merugikan nama baik tokoh dan ulama serta dapat berdampak terhadap reputasi organisasi.
Ia menegaskan seluruh tahapan Muktamar NU telah berjalan sesuai mekanisme dan kesepakatan peserta.
Menurutnya, pelaksanaan muktamar berlangsung lancar, transparan, dan terbuka.
Selain melaporkan pemberitaan kepada Dewan Pers, PBNU juga mempertimbangkan langkah hukum lain terhadap pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan tanpa bukti.
Gus Ipul mengatakan pihaknya berencana melayangkan somasi dan dapat mengadukan pihak-pihak yang dianggap menyebarkan tuduhan tersebut kepada aparat kepolisian.
“Pernyataan-pernyataan yang bernuansa fitnah saya mohon untuk dihentikan, tapi kalau diterus-teruskan kami juga akan mengambil langkah-langkah tegas, langkah-langkah hukum sesuai dengan semua ketentuan yang ada,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat dan seluruh pihak agar mempertanggungjawabkan informasi maupun opini yang disampaikan di ruang publik, terutama melalui media sosial.
Selain isu aliran dana, Gus Ipul juga membantah adanya intervensi dari pihak Istana Presiden dalam penyelenggaraan Muktamar NU.
“Tidak ada yang namanya intervensi Istana itu tidak ada sama sekali,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul yang juga menjabat Menteri Sosial dalam Kabinet Merah Putih menegaskan bahwa isu tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan agenda Muktamar NU yang telah berlangsung. (ANT/KN)
