JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat tata kelola gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.
Persetujuan tersebut disampaikan setelah Prabowo menggelar pertemuan dengan lebih dari 20 peneliti dan ahli gambut dari berbagai lembaga serta perguruan tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9). Pertemuan berlangsung sekitar empat jam sejak pukul 15.00 WIB.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pembentukan BPGMN merupakan rekomendasi para ahli yang disampaikan langsung kepada Presiden dalam pertemuan tersebut.
“Kesimpulan rapat para ahli ini adalah memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Ini tadi disampaikan, dan Bapak Presiden menyetujui,” kata Brian saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Brian, para ahli menilai pengelolaan data, perizinan, dan tata kelola gambut serta mangrove perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih terintegrasi. Keberadaan satu lembaga diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sekaligus pencegahan karhutla.
Para ahli yang hadir dalam pertemuan tersebut juga diminta membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait gambut dan mangrove. Mereka dapat dilibatkan sebagai narasumber maupun pakar dengan memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan.
“Tadi, diminta para ahli ini terlibat membantu, barangkali sebagai narasumber, sebagai pakar-pakar yang tadi berbagai kajian yang sudah dibuat supaya menjadi referensi,” ujar Brian.
Brian mengatakan pencegahan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembentukan BPGMN. Menurut dia, upaya mencegah kebakaran sejak awal perlu diperkuat karena penanganan karhutla setelah terjadi membutuhkan sumber daya yang besar.
“Tadi Bapak Presiden mengevaluasi juga penanganan kebakaran itu sulit dan sangat mahal, tetapi kita itu kemudian ada satu badan, apakah bisa mencegah kan bisa jauh lebih murah,” katanya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menjelaskan BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden. Badan tersebut direncanakan melibatkan ilmuwan dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Pemerintah juga akan mengarahkan perhatian BPGMN pada wilayah-wilayah yang memiliki kawasan gambut dan memiliki risiko karhutla.
Sementara itu, terkait waktu pembentukan BPGMN secara resmi, Brian belum memberikan kepastian. Ia menyerahkan informasi mengenai tahapan pembentukan badan tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara.
Brian menegaskan Kemendiktisaintek akan berperan dalam memastikan hasil penelitian dan kajian dari perguruan tinggi dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai dasar pengelolaan gambut dan pencegahan karhutla.
“Kami dari Kemendiktisaintek lebih kepada arah hasil-hasil riset, hasil-hasil kajian yang ada di kampus itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pemerintah, lembaga, kementerian untuk penanganan kebakaran gambut ataupun ke depannya untuk melakukan pengelolaan sehingga gambut bisa dicegah kebakaran,” ujarnya.
Sejumlah peneliti dan ahli yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bagus Muljadi dari Nottingham University, Azwar Maas dan Bambang Kun Cahyono dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zakaria Amsari dari Universitas Tanjungpura, Haris Gunawan dan Sigit Sutikno dari Universitas Riau, serta Darmae Nasir dan Henrik Segah dari Universitas Palangka Raya.
Selain itu, hadir Yulianto S Nugroho dan Muhammad Agung Santoso dari Universitas Indonesia, Asmari Saad dari Universitas Jambi, Puji Lestari dan Indratmo Soekarno dari Institut Teknologi Bandung, Made Hesti Lestari dari BRIN, Ahmad Kurnain dari Universitas Lambung Mangkurat, Ati Dwi Nurhayati dari IPB, serta Elham Sumarga dari ITB.
Dari jajaran pemerintah hadir Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BRIN Arif Satria, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. (ANT/KN)
