JAKARTA — Pemerintah diminta bergerak cepat mewujudkan pendidikan gratis di sekolah negeri. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri mempercepat penerapannya mulai dari PAUD/TK hingga SMA/SMK, sementara skema kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) tengah dimatangkan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Teddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Tak hanya pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menyiapkan rencana pembebasan biaya kuliah di PTN. Komponen yang akan dibahas mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga uang pangkal.
Teddy mengatakan pemerintah menargetkan pematangan rencana tersebut dalam waktu dua hingga empat minggu ke depan.
“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ujarnya.
Dengan demikian, arahan pemerintah mencakup perluasan akses pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Namun, berdasarkan keterangan tersebut, pemerintah masih perlu mematangkan mekanisme penerapan pendidikan gratis di PTN.
Selain sekolah negeri dan PTN, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap jalur pendidikan pesantren.
Penguatan tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang mengubah struktur Kementerian Agama dan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani urusan pesantren, termasuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Teddy mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan dukungan terhadap berbagai jalur pendidikan.
“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” kata Teddy. (ANT/KN)
