JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meluruskan video viral yang menunjukkan sebuah ruang kelas SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak dapat menggunakan Interactive Flat Panel (IFP) karena terkendala kondisi ruangan dan listrik. Menurut dia, informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak akurat.
“Khusus berita yang viral, yang sebuah SD Negeri di NTT itu, sesungguhnya yang beredar di media sosial itu tidak akurat,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Video tersebut menampilkan kondisi salah satu ruangan di SDN Mboeng, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, yang disebut tidak dapat digunakan untuk mengoperasikan IFP.
Abdul Mu’ti mengakui kondisi ruangan yang ditampilkan dalam video memang tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat pengoperasian IFP. Namun, dia menegaskan sekolah tersebut memiliki sejumlah ruang kelas lain yang masih berfungsi dan dapat menggunakan perangkat tersebut.
“Karena sebenarnya SDN itu memiliki beberapa ruang kelas, yang lainnya itu masih berfungsi. Jadi yang di video itu yang tidak berfungsi, yang rusak, tapi kelas yang lainnya itu berfungsi,” ujarnya.
Ia juga memastikan IFP yang telah dibagikan kepada sekolah tersebut dalam kondisi berfungsi.
“IFP-nya juga berfungsi, yang di video yang sedang tidak berfungsi, yang kelas yang lain berfungsi,” kata Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti menegaskan program digitalisasi pendidikan pemerintah tidak berhenti pada distribusi perangkat IFP ke sekolah. Program tersebut juga mencakup pelatihan bagi guru, pemberian perangkat pendukung seperti laptop, serta penyediaan akses jaringan.
Untuk sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kemendikdasmen turut membantu penyediaan akses internet melalui perangkat internet satelit, termasuk Starlink.
Selain persoalan jaringan internet, pemerintah juga menyiapkan solusi untuk sekolah yang belum memiliki akses listrik.
“Listrik itu ada dua skema. Satu melalui panel surya, yang kedua melalui pembangunan jaringan baru,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurut dia, Kemendikdasmen telah melakukan pembahasan dengan PT PLN (Persero) terkait pemenuhan jaringan listrik bagi wilayah yang membutuhkan.
Dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan dukungan infrastruktur listrik dan internet dapat berjalan beriringan dengan program digitalisasi pendidikan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. (ANT/KN)
