MAGELANG – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus mengutamakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan Ferry di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/9) malam, saat menghadiri Borobudur Indonesia Expo 2026 di Alun-Alun Kota Magelang.
Menurut Ferry, keberadaan KDKMP tidak hanya diarahkan sebagai saluran distribusi barang bersubsidi, tetapi juga harus mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM di masing-masing daerah.
“Produk UMKM lokal harus kita utamakan,” katanya.
Ferry mengatakan pembangunan KDKMP saat ini telah mencapai sekitar 23.000 koperasi yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Ia optimistis pembangunan fisik KDKMP, termasuk gudang dan berbagai perlengkapannya, dapat diselesaikan sesuai target pemerintah.
“Insya Allah tahun ini kita bisa menyelesaikan pembangunan bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya sebanyak 30 ribu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujarnya.
Ferry menjelaskan program KDKMP kini mulai memasuki tahap operasional setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai tata kelola dan operasional KDKMP.
Selain pembangunan sarana fisik, pemerintah juga telah merekrut dan memberikan pelatihan kepada para manajer koperasi. Mereka selanjutnya dipersiapkan untuk ditempatkan di masing-masing KDKMP.
Saat ini, proses verifikasi dan validasi masih berlangsung, termasuk persiapan serah terima bangunan fisik, gudang, serta berbagai perlengkapan kepada desa untuk kemudian menjadi aset milik desa.
“Tahap operasional ini menjadi tahap yang penting supaya semuanya berjalan lancar dan KDKMP bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota koperasi maupun masyarakat,” kata Ferry.
Selain menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat desa, KDKMP juga akan menjalankan fungsi sebagai salah satu saluran distribusi berbagai barang subsidi kepada masyarakat.
Ferry menyebut kebijakan tersebut menjadi salah satu keputusan penting karena untuk pertama kalinya berbagai komoditas subsidi dapat disalurkan secara langsung melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Komoditas yang akan disalurkan melalui mekanisme tersebut antara lain beras dan minyak goreng dari Bulog, LPG 3 kilogram dari PT Pertamina Patra Niaga, pupuk dari PT Pupuk Indonesia, serta beras SPHP.
Melalui mekanisme distribusi tersebut, masyarakat yang berhak diharapkan dapat memperoleh barang bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, mekanisme itu juga ditujukan untuk memangkas mata rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Dengan semakin dekatnya koperasi dengan masyarakat, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi titik distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadi kanal pemasaran bagi produk UMKM yang dihasilkan masyarakat setempat. (ANT/KN)
