JAKARTA — Rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipersoalkan setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta proses tersebut ditunda lantaran menemukan sejumlah kandidat yang disebut tidak mengikuti prosedur assessment dan talent management.
Bimo mengatakan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama telah meminta agar proses rotasi ditunda, bahkan membatalkan pemindahan bagi kandidat yang tidak memenuhi prosedur.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assesment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/9).
Menurut Bimo, keberadaan kandidat yang tidak melalui tahapan sebagaimana ketentuan tersebut menyangkut aspek keadilan bagi pejabat lain yang telah mengikuti proses pengangkatan jabatan.
Karena itu, ia mengusulkan agar pejabat yang tidak memenuhi persyaratan dibatalkan pemindahan jabatannya, sementara rotasi terhadap kandidat yang telah mengikuti prosedur tetap dijalankan.
“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap,” ujarnya.
Bimo juga mengatakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyatakan komitmen untuk memperbaiki reformasi birokrasi internal Kemenkeu, termasuk penerapan talent management dalam proses pengisian jabatan.
“Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” kata Bimo.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kemenkeu masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pembahasan tersebut dilakukan dengan melihat kembali berbagai proses dan aktivitas yang telah berlangsung terkait penunjukan hingga pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu.
Suahasil menjelaskan bahwa penunjukan pejabat di Kemenkeu memiliki sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.
Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan karena terdapat sejumlah posisi yang membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I guna memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembatalan perombakan pejabat, Suahasil belum memberikan kepastian.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” kata Suahasil.
Dengan demikian, keputusan akhir mengenai keberlanjutan rotasi pejabat di lingkungan DJP dan DJBC masih menunggu hasil pembahasan internal Kemenkeu. (ANT/KN)
