Dari Target 6 Persen hingga Gejolak Global, Ini “PR” Suahasil sebagai Menkeu

JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam APBN 2027 menjadi salah satu pekerjaan besar Suahasil Nazara setelah dipercaya menjabat Menteri Keuangan.

Target tersebut harus dikejar di tengah tekanan global, mulai dari tingginya suku bunga Amerika Serikat, yield surat utang Indonesia yang telah menembus 7 persen, hingga gejolak Timur Tengah dan kenaikan harga minyak.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai tantangan tersebut membuat stabilitas inflasi, nilai tukar, dan fiskal menjadi fokus penting yang harus dijaga Suahasil.

Hal itu disampaikan Misbakhun saat menghadiri Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, arah kebijakan setelah pergantian Menteri Keuangan sudah cukup jelas. Pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus mengantisipasi dampak kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang berpotensi menekan pasar keuangan Indonesia.

“Menurut saya, dalam pergantian Menteri Keuangan kali ini sudah jelas arahnya. Yakni menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar dan mengantisipasi situasi higher for longer kebijakan fiskal kita,” ujar Misbakhun.

Ia mengatakan kecenderungan Amerika Serikat mempertahankan suku bunga tinggi akan berdampak terhadap surat utang Indonesia.

“Amerika kan kecenderungannya masih mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi. Itu tentu memberikan dampak dan pengaruh kepada surat utang kita,” katanya.

Misbakhun menyoroti imbal hasil atau yield surat utang Indonesia yang telah berada di atas 7 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan.

“Di mana yield surat utang Indonesia sudah masuk dalam fase 7 persen lebih. Nah, ini yang harus diantisipasi,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan fiskal yang kredibel dan stabil.

READ  7 Konsorsium Ajukan Prakarsa untuk Bangun Perumahan ASN di IKN

“Tentunya ini kan membutuhkan stabilisasi dan pasar harus diyakinkan dengan kebijakan fiskal yang baik,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Misbakhun mengatakan pemerintah telah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam APBN 2027. Namun, target tersebut harus berhadapan dengan sejumlah risiko eksternal.

“Pemerintah di APBN 2027 sudah menargetkan pertumbuhan ekonominya 6 persen. Kemudian kita masih menghadapi constraint tentang situasi di Timur Tengah, kemudian harga minyak kita mengalami tekanan yang luar biasa,” ungkapnya.

Meski demikian, Misbakhun optimistis Suahasil mampu mengawal target tersebut. Ia menilai pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tekanan.

“Saya yakin Pak Suahasil punya komunikasi yang sangat bagus dan saya yakin juga bahwa apa yang menjadi program yang selama ini bisa berjalan,” ujarnya.

Karenanya, Misbakhun tidak perlu memberikan banyak arahan kepada Suahasil terkait disiplin fiskal. Sebab, Suahasil dinilai sudah memahami persoalan yang harus dihadapi.

“Saya enggak perlu mengajari Pak Sua. Karena Pak Sua sudah tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana mengintegrasikan semua keinginan visi misi Presiden, bagaimana mengintegrasikan sistem keuangan di KSSK dan kemudian mengantisipasi gejolak global itu seperti apa,” jelasnya.

Lebih jauh, Misbakhun turut menerangkan bahwa kebijakan subsidi energi juga menjadi perhatian. Pemerintah telah menegaskan subsidi BBM akan tetap dijalankan hingga akhir 2026 sepanjang harga minyak dunia berada di kisaran USD100 per barel.

Menurut Misbakhun, keberlanjutan kebijakan tersebut harus tetap dijaga sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden.

“Itu kan yang harus dipertahankan. Itu semua kan dilakukan sesuai arahan Pak Presiden,” katanya.

Ia kembali menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Suahasil dalam menjalankan agenda fiskal pemerintah.

“Saya juga yakin Pak Sua memiliki komunikasi yang bagus dan saya yakin juga apa yang menjadi program yang sudah berjalan cukup baik,” ujarnya.

READ  Tak Boleh Dicicil, Pemberian THR Keagamaan Wajib Dibayar Penuh

Misbakhun menilai Suahasil memiliki pengalaman yang cukup karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan terlibat langsung dalam berbagai persoalan pengelolaan keuangan negara.

“Beliau kan sebelumnya wakil menteri keuangan, in charge dengan semua permasalahan,” pungkasnya.

 

Pewarta/ Editor : Nicha R

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img