YOGYAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla mendorong pemerintah mengutamakan pendekatan politis dan damai kepada masyarakat Papua untuk membangun pemahaman bersama sekaligus membantu menyelesaikan persoalan keamanan di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla menanggapi penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.
Menurut Jusuf Kalla, pendekatan kepada masyarakat Papua diperlukan agar pembangunan di wilayah tersebut dipahami sebagai upaya yang dilakukan bersama, bukan semata-mata kebijakan pemerintah.
“Harus ada pendekatan kepada masyarakat untuk adanya suatu pengertian politis dengan baik agar masyarakat mengerti pembangunan Papua itu dibangun secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta, Minggu (13/9/2026).
Ketua Umum PMI Pusat tersebut menilai pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Papua. Pembangunan itu, menurutnya, perlu dibarengi dengan komunikasi politik yang mampu membangun pemahaman masyarakat mengenai arah dan manfaat pembangunan.
Jusuf Kalla juga membandingkan kondisi Papua dengan Papua Nugini untuk menggambarkan pembangunan yang telah dilakukan Indonesia di kawasan timur.
“Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu,” ujarnya.
Ia menekankan pendekatan politis tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga perlu dilakukan kepada kelompok bersenjata yang selama ini menjadi bagian dari persoalan keamanan di Papua.
Menurut JK, komunikasi dan pendekatan secara damai harus terlebih dahulu diupayakan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pembangunan dan masa depan Papua.
Ia mengatakan pendekatan keamanan tetap dapat dilakukan apabila kekerasan terus terjadi. Namun, langkah tersebut semestinya berjalan setelah upaya membangun pengertian secara politis dan damai dilakukan.
“Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasannya operasi daripada aparat kita, TNI, Kepolisian. Tapi dua pihak perlu ada upaya pengertian politis secara baik, secara damai. Di mana-mana kita bisa menyelesaikan itu,” katanya.
Jusuf Kalla menilai penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, serta kelompok yang terlibat dalam konflik perlu didorong untuk membangun pemahaman mengenai kepentingan bersama dan masa depan Papua.
Menurutnya, pendekatan damai dan komunikasi politik menjadi bagian penting untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pembangunan di Papua berjalan secara berkelanjutan. (ANT/KN)
