JAKARTA — Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar ke sejumlah wilayah Jakarta, Banten, dan Lampung hingga berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu meluruhkan material vulkanik dari atmosfer.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan OMC akan dilaksanakan setelah kondisi cuaca dan keselamatan penerbangan memungkinkan. Pesawat yang akan digunakan untuk operasi tersebut telah disiapkan di Pondok Cabe.
“Kalau kondisi lebih kondusif, kami akan melaksanakan OMC. Pesawat sudah siap di Pondok Cabe,” kata Suharyanto di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Ia menjelaskan OMC menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk membantu menurunkan material abu vulkanik dari atmosfer melalui pembentukan atau penyemaian hujan.
Selain penyemaian awan, BNPB juga menyiapkan teknik water mist sebagai upaya untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik.
Suharyanto menegaskan pelaksanaan OMC tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan, terutama karena abu vulkanik masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan.
Sejumlah bandara masih ditutup atau mengalami gangguan operasional sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang ditimbulkan material vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, BNPB telah melakukan koordinasi secara daring dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah wilayah yang terdampak abu vulkanik.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kami telah melakukan video conference secara intensif untuk mengetahui perkembangan kondisi masyarakat terdampak erupsi,” ujar Suharyanto.
BNPB juga mengirimkan personel ke sejumlah lokasi terdampak untuk memantau situasi masyarakat secara langsung dan memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi kemungkinan dampak lanjutan aktivitas vulkanik.
Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh perangkat penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap digunakan, termasuk sistem peringatan dini seperti sirine, lokasi evakuasi, serta rencana kontingensi.
Selain itu, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diminta memastikan ketersediaan stok pangan serta kebutuhan dasar bagi masyarakat apabila kondisi berkembang dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Apabila masih dibutuhkan, bantuan dari pemerintah pusat akan kami dorong,” katanya.
Hingga Senin (7/9/2026), belum ada pemerintah daerah di wilayah terdampak yang menetapkan status kedaruratan bencana akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Meski demikian, BNPB akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau perkembangan aktivitas vulkanik serta mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah dapat merespons secara cepat apabila sebaran abu vulkanik meluas atau aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. (ANT/KN)
