JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah memaksa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan ketika sekolah di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diliburkan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan distribusi MBG mengikuti keputusan pemerintah daerah terkait aktivitas sekolah. Jika sekolah diliburkan karena kondisi karhutla, pelaksanaan MBG pada hari berikutnya juga akan mengikuti keputusan tersebut.
“Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi,” kata Sudaryono seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut terjadi ketika keputusan sekolah diliburkan disampaikan setelah dapur MBG terlanjur melakukan persiapan makanan, mulai dari pembelian bahan baku hingga proses memasak.
Karena makanan telah diproduksi pada hari tersebut, makanan tetap perlu didistribusikan dan diambil. Namun, hal itu bukan berarti BGN memaksa program MBG terus berjalan di tengah kondisi karhutla.
“Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan BGN tidak akan mengabaikan keputusan pemerintah daerah terkait kondisi sekolah di wilayah terdampak karhutla.
“Kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak,” tegasnya.
Ia menjelaskan kewenangan terkait sekolah juga berada pada pemerintah daerah sesuai jenjang pendidikan. Untuk SMA, keputusan berada di tingkat gubernur, sedangkan SD dan SMP berada pada pemerintah kabupaten/kota.
“Kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti,” kata Sudaryono.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu terhadap dampak karhutla, termasuk terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas transportasi udara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemerintah memantau sejumlah indikator, mulai dari titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang.
“Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang,” kata Ristianto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, informasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas operasi pengendalian karhutla sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat.
“Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan,” ujarnya.
Ristianto menjelaskan kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah relatif cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi antara lain oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya.
Kemenhut juga terus menyampaikan perkembangan kondisi karhutla melalui kanal resmi dan sistem SiPongi.
Khusus bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara, Kemenhut mengimbau agar informasi terbaru diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), otoritas bandara, AirNav Indonesia, serta maskapai penerbangan. (ANT/KN)
